Metrobatam, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap sidang perdana perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto digelar sesuai jadwal yang telah ditentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Rabu 13 Desember 2017.
Menurut dia, jika sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dibuka, maka otomatis permohonan praperadilan Setnov akan gugur.
“Ya saya berharap, sidangnya kalau terjadi sehari sebelum praperadilan, praperadilannya batal,” kata Agus di sela-sela acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).
Agus meyakini putusan praperadilan tak akan dibacakan sebelum Rabu mendatang. Pasalnya masih banyak yang perlu diperiksa, mulai dari bukti, saksi dan ahli di sidang praperadilan kedua, yang diajukan Ketua Umum nonaktif Partai Golkar itu. “Ya kan masih banyak hal yang masih harus diklarifikasi di praperadilan,” tuturnya.
KPK, kata Agus, juga akan mengantisipasi jika Setnov kembali beralasan sakit untuk menghindari sidang pembacaan dakwaan ini. Menurutnya, KPK akan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa kesehatan Setnov, seperti saat mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu.
“Seperti kejadian kemarin dari rumah sakit Permata Hijau itu kita bantuan IDI. Kan pendapatnya bahwa tidak perlu beliau (dirawat), tidak sakit, cukup alasan KPK (lakukan) penahanan,” tuturnya.
Agus juga memastikan bahwa mantan Ketua Fraksi Golkar itu dalam kondisi sehat selama ditahan di Rumah Tahanan KPK. Aktivitas Setnov terpantau dari CCTV yang terpasang di ruang bersama tahanan.
“Sehat. Kan pimpinan punya akses untuk memonitor common room dari rutan. Bukan tempat tidurnya ya tapi common room-nya kita memonitor. Di situ kita lihat aktifitas langsung beliau,” ujar Agus.
Tipikor Diminta Tunda Sidang Perdana
Pakar hukum pidana Universitas Airlangga, Nur Basuki Minarno yang menjadi saksi ahli dalam sidang praperadilan penetapan tersangka dugaan korupsi e-KTP atas Setya Novanto menyarankan penundaan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor.
Nur mengatakan, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tipikor seharusnya menghormati sidang praperadilan Setnov yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Rencananya, sidang pokok perkara kasus korupsi e-KTP Setnov akan dibuka pada Rabu (13/12).
“Pendapat saya, semestinya kalau ada pemohon praperadilan sedang berjalan dan diperiksa, kemudian termohon melimpahkan berkas untuk pemeriksaan pokok perkara, menurut pendapat saya itu harus di-pending dulu,” ujar Nur di PN Jakarta Selatan, Senin (11/12).
“Berbeda ceritanya kalau pemeriksaan pokok perkara di pengadilan itu sudah didaftarkan dan berlangsung, tapi kemudian salah satu pemohon baru daftar praperadilan, itu baru bisa gugur praperadilannya,” tambahnya.
Nur menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Pasal 82 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili.
Ia mengatakan putusan itu tidak memberikan justifikasi yang jelas bahwa sidang pokok perkara di Pengadilan Tipikor akan menggugurkan proses praperadilan.
“Saya tak menemukan justifikasi, mengapa pemeriksaan pokok itu menggugurkan praperadilan, kalau di praperadilan itu kan soal prosedur dan kewenangan, sedangkan sidang pokok perkara itu soal subtansi, itu dua hal berbeda, jadi tak menggugurkan,” ujarnya.
Nur juga berpendapat proses praperadilan merupakan hak pemohon untuk menguji alat bukti dan membuktikan apakah ada penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.
Saksi ahli lainnya, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir mengatakan, KPK seharusnya menggunakan bukti baru dalam menetapkan tersangka kembali kasus korupsi e-KTP.
Sebelumnya, KPK pernah menetapkan Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP, namun gugur akibat praperadilan di PN Jakarta Selatan.
“Harus ada bukti baru, kalau misalnya enggak ada bukti baru ya penetapan tersangka enggak sah juga,” ujar Mudzaki kepada wartawan usai bersaksi di PN Jaksel, Senin (11/12).
Mudzaki berpendapat andai KPK tetap menggunakan alat bukti lama dalam menetapkan tersangka, maka alat bukti itu tak akan berlaku dengan sendirinya.
Ia menilai, upaya KPK akan sia-sia menetapkan Setnov untuk kedua kalinya jika hanya menggunakan alat bukti yang telah dinyatakan tidak sah oleh praperadilan.
Oleh karenanya, penyidik KPK perlu mencari bukti baru untuk kembali menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi untuk kali kedua.
“Sama seperti orang membuka SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Kalau mau buka SP3 harus ada bukti baru. Kalau enggak ada bukti baru enggak bisa dibuka SP3,” ujarnya. (mb/cnn indonesia)
