Ajak Advokat Boikot KPK, Fredrich Yunadi Dinilai Berlebihan

Metrobatam, Jakarta – Wakil Sekjen Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sugeng Teguh Santoso menilai, pernyataan mantan Kuasa Hukum terdakwa Setya Novanto yakni Fredrich Yunadi yang menyeru rekan profesinya untuk memboikot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu berlebihan dan tidak menggambarkan seorang pengacara.

“Kalau dia (Fredrich Yunadi) mengajak untuk memboikot KPK, menurut saya itu berlebihan, itu tidak tepat,” kata Sugeng saat berbincang-bincang dengan Okezone, Selasa (16/1).

Read More

Sugeng menjelaskan, sesama advokat yang mahir di bidang hukum sehingga tidak akan mudah dipengaruhi oleh ajakan Fredrich. Rekan-rekannya itu tentu akan memandang secara objektif terhadap kasus hukum yang melilit Friedrich, apalagi KPK telah berulang kali menegaskan memiliki dua alat bukti saat menjerat Fredrich.

“Kasus di KPK yang menetapkan tersangka terhadap Fredrich ini kita harus hati-hati menyikapinya, apakah ini sebagai salah satu bentuk kriminalisasi atau sebagai sesuatu kasus pidana biasa,” terangnya.

Tampaknya Sugeng berbeda pendapat dengan Fredrich menyoal hak imunitas profesi advokat. Menurut Sugeng, hak imunitas advokat itu bukan berarti seorang pengacara kebal hukum, hak imunitas itu tidak berlaku apabila seorang advokat melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan kasus Fredrich, yang bersangkutan dianggap terlalu berlebihan dalam membela kliennya. Bahkan, sempat membohongi penyidik KPK dengan menyebut Setya Novanto mengalami benjol sebesar bakpao akibat kecelakaan tunggal lalu lintas beberapa saat setelah menghilang dari kejaran penyidik.

“Pernyataan benjol sebesar bakpao, kan tidak ada. Ini berarti dia sebagai advokat tidak jujur, padahal di dalam kode etik advokat Pasal 2 Advokat tentang kepribadian advokat, itu harus bertindak jujur,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Senin 15 Januari kemarin Fredrich mengajak rekan-rekannya memboikot KPK karena menganggap dikriminalisasi, usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Menurutnya, penetapan tersangka Fredrich itu melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Undang-Undang (UU) profesi advokat. (mb/okezone)

Related posts