Metrobatam, Jakarta – Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon menyatakan pihaknya akan memberikan bantuan hukum bagi tiga emak-emak yang diduga menjadi tersangka atas kasus kampanye hitam di Karawang, Jawa Barat.
Ia menyatakan pihaknya pasti menyediakan pendampingan hukum bagi siapa pun yang terjerat kasus hukum.
“Pasti ada. Artinya pendampingan hukum. Saya kira mestilah siapa pun kalau memerlukan itu,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/2).
Tiga emak-emak itu ditahan di Polres Karawang dengan dugaan melakukan kampanye hitam kepada Jokowi.
Para emak-emak itu telah berstatus tersangka. Ketiganya ditangkap setelah berkampanye dari pintu ke pintu dengan menyebut azan akan dilarang dan pernikahan sejenis dibolehkan jika Jokowi menang Pilpres 2019. Mereka dikaitkan dengan organisasi relawan Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi atau PEPES.
Ketua PEPES, Wulan, telah membantah para emak-emak itu anggotanya. Namun dia menyatakan bakal memberikan bantuan hukum. Hari ini, Wulan berencana bertemu anggota Tim Advokasi BPN sekaligus Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman.
Pertemuan membahas soal pendampingan hukum kepada tiga emak-emak itu. “Ya pokoknya bang Habib menyarankan ini semua tetap sesuai koridor dan SOP,” ujar Wulan kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.
Fadli juga menegaskan bahwa BPN Prabowo-Sandiaga tidak menggunakan cara-cara kampanye hitam untuk meraih kemenangan di Pilpres 2019.
“Kami tuh kampanyenya kampanye positif. Kalau kita mengkritik mengevaluasi kategori kampanye negatif ya gak ada masalah,” kata dia.
Meski demikian, menurut Fadli, aksi ketiga perempuan di Karawang itu bukan merupakan bentuk kampanye hitam melainkan sebatas pendapat pribadi masyarakat. “Itu pendapat pribadi dia yang, ya mungkin perlu klarifikasi,” ujar Fadli.
Lebih lanjut Fadli menyatakan BPN Prabowo-Sandiaga tak pernah menugaskan ketiga perempuan itu untuk melakukan kampanye hitam di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa tudingan TKN yang menyebut terdapat dalang di balik kampanye hitam ketiga perempuan itu merupakan fitnah. Fadli menilai ketiga perempuan itu tak masuk dalam struktur relawan resmi BPN dan merupakan pendapat pribadi.
“Jadi, salah satu emak-emak kan banyak juga relawan-relawannya. Jadi dari video tersebut saya kira itu kan masih merupakan satu pendapat. Pendapat dari pribadi yg bersangkutan. Bukan dari relawan resmi,” kata dia.
PEPES Minta Bantuan LBH Bang Japar
Relawan Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) mendatangi markas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) untuk meminta bantuan hukum terkait penangkapan tiga anggota yang diduga relawan PEPES karena dianggap melakukan kampanye hitam terhadap pasangan calon presiden nomor urut 01.
Kepada CNNIndonesia.com, Direktur LBH Bang Japar, Irfan Iskandar membenarkan kedatangan pengurus Relawan PEPES.
“Kemarin datang ke Mako Bang Japar, mereka menceritakan kronologi, dan situasi terakhir kasus itu,” kata Irfan, Selasa (26/2).
Ketua umum Relawan PEPES Wulan juga sempat menyinggung pertemuan dengan LBH Bang Japar melalui akun twitternya @swull.
“Terimakasih sebesar2 buat tim advokasi mulai dr @BangJapar_FI uni @fahiraidris bang @AliLubisACTA bang @habiburokhman 🙏🙏 dan semua teman2 netizen yg sdh support emak2 Indonesia 🙏 tdk bs sy sbt satu2,” tulis Wulan, Senin (25/2)
Menurut Irfan, hingga saat ini belum diketahui pasal yang digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat tiga orang yang diduga melakukan kampanye hitam di Karawang itu. Ketiga orang yang diamankan polisi itu, juga belum dapat dipastikan adalah anggota Relawan PEPES.
“Rencananya hari ini atau besok, kami akan ke Polda Jabar,” katanya. (mb/cnn indonesia)
