Metrobatam, Jakarta – Sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang bakal mendatangi kantor KPU RI, Senin (17/6). Aksi tersebut sebagai buntut ditetapkannya 5 komisioner KPU Palembang dalam tindak pidana pemilu.
Ketua KPU Palembang, Eftiyani mengatakan kelima komisioner KPU Palembang akan didampingi komisioner KPU Sumatra Selatan untuk berkoordinasi terkait kasus yang tengah menjerat mereka. Eftiyani berujar, pihaknya tetap menghormati proses hukum.
“Besok (hari ini) kami ke Jakarta bersama KPU provinsi untuk berkoordinasi dengan KPU RI. Besok (hari ini) juga batas akhir pelimpahan berkas dari penyidik ke kejaksaan. Mudah-mudahan [proses hukum] stop di sini,” ujar Eftiyani, Minggu (16/6).
Eftiyani mengaku sejauh ini pihaknya baru diperiksa dua kali oleh polisi. Pemeriksaan pertama sebagai saksi dan pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Jumat (14/6). Pihaknya pun akan melakukan pembelaan secara hukum dengan didampingi oleh 4 kuasa hukum.
“Intinya kami ikuti proses hukum sampai selesai. Tapi prinsipnya kami tidak berniat untuk menghilangkan hak suara. Apa yang kami lakukan menurut pemahaman kami sudah sesuai mekanisme dan prosedur kerja kami sebagai penyelenggara pemilu dengan berkoordinasi dengan KPU provinsi sebagai atasan kami,” ujar dia.
Sementara itu Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumsel Hepriadi berujar, pihaknya sudah diperiksa penyidik Satreskrim Polresta Palembang sebagai saksi yang meringankan.
Dengan ditetapkannya 5 komisoner KPU Palembang sebagai status tersangka, dirinya berkeyakinan penyidik sudah memiliki 2 barang bukti yang kuat. Pihaknya pun akan terus men-support KPU Palembang.
Pihaknya pun menegaskan kasus ini tidak akan mengubah hasil pemilu. Namun pihaknya menyesalkan adanya kasus ini muncul dari sesama penyelenggara pemilu, bukan dari peserta pemilu.
“Ini hanya eksesnya saja, kalau kami bilang ini hanya residunya pemilu. Saya pikir ini baik untuk demokrasi ke depannya. Semoga kita semua dapat diberi kekuatan ditunjukan mana yang salah dan benar. Penetapan tersangka ini bukan hal yang final. Kami meyakini keputusan pengadilan yang akan memperlihatkan secara terang-benderang,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, kepolisian menetapkan lima komisioner KPU Kota Palembang sebagai tersangka dugaan pelanggaran pemilu. Kelimanya diduga melakukan pidana pada hari pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April lalu.
Kapolresta Palembang Komisaris Besar Didi Hayamansyah membenarkan penangkapan tersangka tersebut, Sabtu (15/6). Kelima tersangka yakni Ketua KPU Palembang EF, serta emat komisioner lainnya, yakni YT, AB, AI, dan SA.
“Penetapan tersangka sesuai penyidik yang melakukan gelar perkara di hari yang sama,” ujar Didi.
Penetapan tersangka tersebut sebagai tindak lanjut laporan yang dibuat Bawaslu Kota Palembang kepada Gakkumdu, yang menilai para komisioner KPU Kota Palembang tidak menjalankan rekomendasi digelarnya pemungutan suara ulang (PSU).
Diketahui, rekomendasi PSU dikeluarkan Bawaslu kepada KPU karena banyak daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak dapat mencoblos akibat kekurangan surat suara. Karena hal tersebut, banyak warga di kawasan Ilir Timur II, Palembang yang kehilangan hak pilihnya saat gelar PSU 27 April 2019.
Klaim Tak Keliru
Ketua KPU Palembang Eftiyani, mengatakan sangkaan yang menyebut KPU Palembang telah menghilangkan hak suara karena tidak melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di beberapa TPS adalah keliru.
“Kami ikuti proses hukum ini sampai selesai, tapi kami yakin tidak melanggar aturan pemilu, sebab rekomendasi PSL yang diusulkan Bawaslu tidak wajib dilaksanakan atas kajian komprehensif,” ujar Eftiyani, Minggu (16/5) seperti dikutip dari Antara.
Dia mengatakan saat gelaran Pemilu 17 April 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Timur II merekomendasikan penghentian pencoblosan. Setelah diplenokan, maka KPU memutuskan menghentikan pencoblosan dan dilakukan PSL pada 21 April di dua TPS.
Namun, pada 21 April ternyata KPU menerima rekomendasi lagi dari Bawaslu untuk melaksanakan PSL di 68 TPS. Besoknya bertambah lagi menjadi 70 TPS.
Atas dasar itu, KPU pun meyakini usulan PSL sudah melewati batas waktu. Sebab, paling lambat rekomendasi PSL harus diusulkan pada 17 April.
Lalu, pada 25 April Bawaslu mengirimkan revisi rekomendasi agar PSL diubah menjadi Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 70 TPS tersebut. Saat itu batas pelaksanaan PSL tinggal dua hari lagi.
“Dari 70 TPS itu kami verifikasi dan identifikasi mengenai kelayakan dilaksanakan PSL. Selama proses tersebut banyak KPPS menolak PSL serta ditemukan TPS yang tidak layak PSL, sampai dapatlah 13 TPS yang bisa PSL, jadi di 13 TPS itu yang PSL,” kata Eftiyani.
Ia mengaku KPU Palembang pada saat itu sempat bingung karena Bawaslu mengubah status dari PSL ke PSU. Namun pihaknya memutuskan tetap menerima rekomendasi awal untuk melaksanakan PSL di TPS yang memenuhi syarat.
Proses tersebut, kata dia, sudah sesuai undang-undang seperti kalimat rekomendasi Bawaslu yang menyatakan ‘Agar digelar PSL yang memenuhi syarat untuk dilakukan PSL menurut undang-undang’.
“Itu sudah sesuai undang-undang, jadi salah kami di mana? Selain itu, kasus ini menurut kami tupoksinya administratif, seharusnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) dulu, tidak langsung ke polisi,” kata Eftiyani.
Sehari sebelumnya, Komisioner KPU Sumatera Selatan menilai ada kejanggalan terkait penetapan status tersangka terhadap ketua dan empat Komisioner KPU Kota Palembang.
“Bawaslu mengusulkan PSL di 60 TPS, lalu diputuskan KPU Palembang 15 TPS, 45 sisanya tidak dilaksanakan karena memenuhi syarat, maka putusan itu sudah sesuai prosedur penyelenggaraan pemilu, jadi tidak ada niat menghilangkan hak suara,” ujar Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi, usai diperiksa sebagai saksi meringankan dalam kasus itu, Sabtu (15/6).
Ia mengatakan PSL wajib dilaksanakan jika TPS bersangkutan mengusulkan diri. Namun, andai usulan itu datang dari rekomendasi Bawaslu, maka KPU Palembang hanya menjadikannya pertimbangan mengenai kelengkapan syarat. “Tidak ada kewajiban untuk diikuti,” kata Hepriyadi.
Dengan demikian pelaksanaan PSL sebetulnya bukan kehendak KPU sendiri, kata dia, sehingga unsur peradilan tidak cukup dan pihaknya akan membela Ketua serta Komisioner KPU Palembang dengan mengawal kasus tersebut.
“Ini namanya proses hukum dan kami hargai, tentu Polresta Palembang punya keyakinan melalui dua alat bukti, namun kami akan membela serta mendukung KPU Palembang,” ujarnya pula.
Ia juga menegaskan kasus tersebut tidak mengubah hasil pemilu, dan pihaknya memandang status tersangka KPU Palembang adalah risiko pemilu sebagai penyelenggara.
Sementara itu secara terpisah, Ketua Bawaslu Palembang M Taufik mengatakan permasalahan PSL merupakan ranah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang telah menetapkan sebagai tindak pidana, bukan permasalahan administratif.
“Sebelumnya kami sudah memplenokan temuan-temuan dari Panwascam, saat itu ada indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu berupa penghilangan hak suara masyarakat sehingga dibawa ke Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polisi dan kejaksaan,” ujar Taufik.
Setelah diplenokan Gakkumdu, selanjutnya diklarifikasi dan dikaji ulang. Barulah dinyatakan ada pelanggaran pemilu yang dilakukan KPU Palembang.
Ketika dinyatakan ada pelanggaran tindak pidana pemilu maka dilanjutkan ke tingkat penyidikan, dalam hal ini Bawaslu melimpahkanya ke polisi.
“Adapun penetapan status tersangka merupakan wewenang polisi, tentu didahului dengan gelar perkara,” ujarnya.
Mengenai asumsi KPU Palembang yang menyatakan usulan rekomendasi PSL tidak melalui kajian dibantahnya tidak benar.
“Semua rekomendasi pasti sudah kami kaji,” ujar Taufik. (mb/cnn indonesia)
