Metrobatam, Jakarta – Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dibawa Amnesty International Indonesia ke hadapan Kongres Amerika Serikat (AS). Kasus itu diangkat bersama sejumlah perkara hak asasi manusia (HAM) lainnya di Asia Tenggara.
Francisco Bencosme sebagai Manajer Advokasi Asia Pasifik Amnesty International USA membacakan testimoni tertulisnya pada forum ‘Human Rights in Southeast Asia: A Regional Outlook’ di Subcommittee on Asia, the Pacific, and Nonproliferation House Foreign Affairs Committee. Kasus HAM lain yang dibawa Francisco antara lain dugaan pelanggaran HAM terkait ‘perang melawan narkoba’ di Filipina yang digaungkan Presiden Rodrigo Duterte hingga persoalan Rohingya dari Rakhine State di Myanmar.
Khusus di Indonesia, Francisco menyoroti dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyebut Amnesty International Indonesia menerima berbagai laporan dugaan penyiksaan pada orang-orang yang ditangkap oleh pemerintah pada masa itu.
Sementara itu, berkaitan dengan Novel, Francisco menyebut Novel telah membawa kasusnya ke Komnas HAM karena merasa penyelidikan kasusnya tidak berhasil. Komnas HAM, disebut Francisco, menyimpulkan adanya dugaan serangan pada Novel sebagai upaya menghambat KPK dalam memberantas korupsi.
“Para penyidik di KPK dan aktivis yang juga pejuang HAM di Indonesia telah menjadi sasaran ancaman dan kekerasan berkaitan dengan kegiatannya, yang jarang terselesaikan kasusnya,” ucap Francisco.
“Kegagalan pengusutan intimidasi terhadap aktivis antikorupsi dan HAM ini telah melemahkan upaya pemberantasan korupsi, yang membuat negara gagal melindungi dan memenuhi HAM kepada warga negaranya,” imbuh Francisco.
Sementara itu Novel berharap, usai kasus teror air keras terhadap dirinya dibawa Amnesty International ke sesi dengar pendapat Kongres Amerika Serikat (AS) bisa menarik perhatian negara lain atas kasus ini dan dapat memicu kepolisian menuntaskan kasusnya.
“Saya tentu berharap perhatian dari negara lain ini membuat Kapolri kali ini mau melaksanakan perintah presiden untuk segera mengungkap kasus saya. Karena dua kali perintah sebelumnya dari presiden seperti ‘diabaikan’ saja,” kata Novel, Jumat (26/7/2019).
Dia mengatakan isu dugaan pelanggaran HAM dan antikorupsi menjadi hal yang mendapat perhatian serius di negara seperti AS. Menurut Novel, kondisi tersebut berbeda dengan di Indonesia yang menurutnya masih ada pihak yang menganggap teror terhadap penegak hukum adalah hal biasa.
“Tentunya kita mengetahui bahwa isu HAM dan antikorupsi adalah isu global. Di negara-negara maju termasuk USA hal tersebut menjadi perhatian yang serius. Apalagi yang menjadi korban penyerangan adalah aparatur yang sedang bertugas untuk kepentingan bangsa dan negara. Berbeda dengan di negara kita yang oleh beberapa pejabat masih menganggap hal itu seperti kejahatan biasa saja, sekalipun Komnas HAM sudah mengatakan bahwa serangan terhadap saya ini dilakukan dengan terorganisir dan sistematis,” ucap Novel.
Novel menyatakan untuk kepentingan keadilan, maka pelaku teror terhadap dirinya harus diungkap. Dia menilai lamanya proses pengungkapan kasus ini bukan karena sulit, namun diduga karena ada pihak yang tidak ingin kasus ini terungkap.
“Saya tegaskan lagi, bahwa ini bukan karena sulit sehingga lama pengungkapannya. Tapi karena ada ketidakmauan atau ketidakberanian yang membuat Polri tidak juga mengungkap kasus ini dan hal itu tidak boleh dibiarkan atau dimaklumi. Semoga kali ini perintah presiden yang ketiga kalinya dilaksanakan oleh Polri,” tutur Novel. (mb/detik)
