Metrobatam, Jakarta – Menkum HAM Yasonna Laoly menepis anggapan bahwa pemerintah dan DPR tak pernah melibatkan KPK dalam pembahasan RUU KPK. Ia mengatakan sempat menerima kedatangan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif untuk membicarakan revisi UU No 30/2002 itu.
“Saya berkomunikasi dengan Pak Laode, saya menerima Pak Laode dan Pak Agus Rahardjo di kantor saya mengenai soal ini. Saya sampaikan poin-poin yang kita sepakati,” kata Yasonna seusai rapat paripurna DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Yasonna menyatakan, dalam pertemuan itu, dirinya menjelaskan materi revisi RUU KPK. Ia mengaku di antaranya membahas status KPK menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan pegawainya menjadi aparatur sipil negara (ASN).
“Karena dia menjadi rumpun itu, maka manajemen pengelolaan sumber daya manusianya juga kita atur sebagai aparatur sipil negara. Tapi dalam UU ini dia tetap kita katakan sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” terangnya.
Selain itu, kata Yasonna, mereka membahas pembentukan Dewan Pengawas KPK. Kemudian sempat dibicarakan juga terkait izin penyadapan.
“Di sini kita atur kewenangan penyadapan itu kita atur supaya baik, supaya tidak ada penyalahgunaan, abuse of power. Maka dikatakan harus ada izin penyadapan. Bahkan waktu perdebatan izin penyadapan itu ada yang mengatakan hanya pada tingkat penyidikan, kita katakan ‘tidak’,” kata Yasonna.
Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki tujuan baik dengan memberikan persetujuan terhadap revisi UU KPK. Selanjutnya, Yasonna berharap publik turut mengawasi pelaksanaan UU KPK yang baru.
“Saya kira kalian, masyarakat, menilai bahwa presiden kita ini orang yang down to earth, maksud intensinya baik untuk negara. Jadi jangan suuzan. Mari kita buat pengawasan, nanti kita lihat, benar nggak apa yang kita maksudkan. Jadi perbaikan governance saja,” tuturnya.
Pimpinan KPK Bukan Sebagai Penyidik
UU KPK hasil revisi yang baru disahkan DPR membuat pimpinan KPK tak lagi sebagai penyidik dan penuntut umum. Hal ini disebut bisa berdampak terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK ke depan.
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Prof Hibnu Nugroho mengatakan revisi UU KPK harus dilihat secara menyeluruh. Dia menyatakan harus ada penjelasan detail tentang siapa yang dimaksud penyelidik, penyidik dan penuntut umum di KPK.
“Saya kita ini harus menyeluruh, tidak bisa kita melihat ayat per ayat, tapi merupakan suatu kesatuan utuh. Siapa yang dimaksud penyidik, siapa yang dimaksud penyelidik? Nah ini yang harus kita perhatikan. Secara umum kalau kita melihat Kejaksaan, jaksa itu walaupun ada jaksa penuntut umum, Jaksa Agung itu sebagai penyidik walaupun sebagai pejabat negara. Kepolisian demikian juga. Oleh karena itu, berarti harus ada terminologi siapa penyidik yang ada di KPK,” kata Prof Hibnu, Selasa (17/9/2019).
Untuk itu, dia mengatakan harus ada aturan turunan yang menjelaskan siapa penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang ada di KPK. Jika tak ada, Hibnu menilai penetapan seseorang sebagai tersangka atau penyidikan KPK terhadap suatu kasus rentan kalah jika digugat dalam praperadilan.
“Perlu ada aturan lebih lanjut lagi undang-undangnya. Jangan sampai ini menjadi rancu ketika dinyatakan tidak sah melakukan penyidikannya. Potensi praperadilannya tinggi, harus kejelasan,” tuturnya.
Hibnu mengaku khawatir pimpinan KPK hanya berfungsi administratif. Dia juga khawatir jika tak diatur jelas tentang pimpinan sebagai penyidik atau penuntut umum, maka bisa saja berdampak terhadap penyidikan yang dilakukan tidak sah.
“Saya takutkan nanti komisioner hanya berwenang administrasi. Sekarang pertanyaannya bagaimana dia punya kewenangan untuk melihat suatu perkara, kan harus itu. Harus, seseorang itu harus laporan kan jalurnya komando. Sekarang pertanyaannya, di penegakan hukum itu jalurnya administrasi atau penegakan hukum? Itu harus jelas. Kalau administrasi ditegaskan siapa penyidik di KPK, siapa sebagai penuntut umum di KPK. Jangan sampai ini berpotensi penyidikan tidak sah, yang akan berakibat potensi kalah setiap upaya paksa,” jelasnya.
Sebelumnya, sejak KPK berdiri pimpinan lembaga antikorupsi itu otomatis menyandang status sebagai penyidik dan penuntut umum. Dalam UU KPK lama, status pimpinan KPK diatur dalam Pasal 21. Berikut bunyi Pasal 21 UU KPK lama:
Pasal 21
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.
(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut:
a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan
b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota.
(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.
(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.
(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.
(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pasal tersebut berubah drastis dalam UU KPK baru. Sebelumnya terdapat unsur penasihat KPK, sedangkan pada revisi UU KPK menjadi Dewan Pengawas KPK. Selain itu, status penyidik dan penuntut umum pada pimpinan KPK ditiadakan.
Berikut bunyi Pasal 21 UU KPK yang telah resmi direvisi:
Pasal 21
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ;dan
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota ;dan
b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.
(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.
(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.
Selama ini penetapan tersangka atau dimulainya proses penyidikan dilakukan dengan persetujuan para pimpinan KPK. Hal tersebut berkaitan dengan status pimpinan KPK sebagai penyidik yang diatur dalam pasal 21 UU KPK sebelum direvisi.
Saat penetapan status tersangka terhadap seseorang, maka para pimpinan KPK akan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan kecukupan alat bukti yang ditemukan. Biasanya dalam proses penetapan tersangka ini, pimpinan KPK yang kurang sepakat bakal memberikan catatan kepada penyidik KPK sebagai hal yang harus didalami dan ditelusuri saat proses penyidikan dimulai. (mb/detik)
