METROBATAM.COM, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga intervensi yang lebih terarah berdasarkan wilayah.
Langkah tersebut dilakukan seiring pemutakhiran data sosial ekonomi serta peningkatan dukungan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan sepanjang 2026.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui pada Juli 2026, tercatat sebanyak 19.220 keluarga atau 58.139 jiwa masuk dalam Desil 1.
Angka tersebut dibandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam hingga September 2025, yang mencatat jumlah penduduk miskin di Batam mencapai 68,04 ribu jiwa atau sekitar 3,81 persen.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan perbandingan data tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penanganan kemiskinan di daerah.
“Dari data ini, penanganan kemiskinan di Batam menunjukkan kinerja positif. Kurang lebih 10 ribu warga keluar dari kemiskinan,” ujar Rudi, Selasa (29/9/2026).
Tiga Strategi Utama
Rudi menjelaskan, Pemko Batam menerapkan tiga strategi utama dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perluasan perlindungan sosial. Program tersebut mencakup jaminan kesehatan, pendidikan, penyediaan rumah layak huni hingga bantuan kebutuhan dasar.
Strategi kedua diarahkan pada peningkatan kapasitas pendapatan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal serta kemitraan dengan sektor industri.
Sementara strategi ketiga menyasar pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi berbasis wilayah.
Fokusnya terutama berada di kawasan kumuh dan wilayah hinterland, dengan memperkuat program terpadu yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Sagulung dan Galang Jadi Perhatian
Pemanfaatan DTSEN juga dilakukan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran. Dari 19.220 keluarga yang masuk Desil 1, jumlah terbesar berada di Kecamatan Sagulung sebanyak 2.740 keluarga.
Selanjutnya Kecamatan Galang dengan 2.412 keluarga dan Kecamatan Batu Aji sebanyak 1.918 keluarga.
Jika dilihat berdasarkan jumlah jiwa, Sagulung tercatat memiliki 8.441 jiwa dalam kelompok tersebut, sementara Galang mencapai 8.223 jiwa.
Data itu sekaligus menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Batam memiliki karakter yang berbeda antara kawasan perkotaan dan wilayah hinterland. Karena itu, intervensi pemerintah perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Selain kemiskinan secara umum, Pemko Batam juga telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap warga yang masuk kategori miskin ekstrem.
“Selain kemiskinan secara umum, Pemko Batam juga telah melakukan verifikasi dan validasi warga miskin ekstrem. Pada 2026, tercatat 72 keluarga atau 450 jiwa masuk kategori miskin ekstrem,” kata Rudi.
Dorong Warga Produktif dan Penguatan UMKM
Di sisi pemberdayaan ekonomi, Pemko Batam mencatat masih terdapat 10.310 jiwa usia produktif yang belum bekerja.
Di sisi lain, sebanyak 3.389 keluarga telah memiliki usaha, sementara 10.396 keluarga tercatat belum memiliki aset produktif.
Data tersebut menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun intervensi pemberdayaan, mulai dari pelatihan kerja, bantuan permodalan, pembinaan usaha hingga penyediaan sarana produksi.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan kemiskinan tidak hanya diarahkan untuk memberikan bantuan, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memperoleh pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi.
Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Naik
Penguatan program penanggulangan kemiskinan juga terlihat dari sisi dukungan anggaran.
Rudi menyebut, anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Batam meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, anggarannya tercatat Rp88,54 miliar.
Angka tersebut meningkat menjadi Rp519,24 miliar pada 2024, kemudian Rp565,56 miliar pada 2025, dan mencapai Rp864,95 miliar pada 2026.
Anggaran tersebut tersebar di berbagai OPD dan diarahkan untuk mendukung tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan.
Pada 2026, sebesar Rp466,35 miliar dialokasikan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Kemudian Rp14,15 miliar untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan Rp384,45 miliar untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Pemko Batam menilai, besarnya dukungan anggaran perlu diikuti dengan konvergensi program dan penggunaan data yang semakin akurat agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Ke depan, penanganan kemiskinan akan terus diarahkan pada pemanfaatan data yang terintegrasi, penguatan program lintas OPD serta penajaman intervensi di wilayah-wilayah prioritas.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap perlindungan sosial tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga mereka dapat keluar dari kerentanan kemiskinan secara berkelanjutan.
