Tanjungpinang, MetroBatam.com – Dinamika fiskal yang menjepit hampir seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapat sorotan serius dari kalangan mahasiswa. Forum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) berencana menggelar Diskusi Akbar sebagai gerakan awal untuk memperjuangkan normalisasi fiskal daerah.
Demisioner Ketua BEM FISIP UMRAH Periode 2025, Muhammad Aidil Zulfa, menegaskan diskusi ini bukan sekadar seremonial. Ia menyebut pemangkasan Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat telah menciptakan ketidakstabilan ekonomi di daerah.
“Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah menciptakan situasi ekonomi masyarakat daerah tidak stabil, ini harus disikapi secara serius. Kita akan gelar Diskusi Akbar dengan mengundang seluruh Kepala Daerah yang ada di Provinsi Kepri, dari Gubernur, Bupati dan Walikota serta seluruh Anggota DPR dan DPD RI Dapil Kepri dan tidak boleh diwakilkan,” tegas Aidil kepada MetroBatam.com, Minggu (21/9).
Pria yang akrab disapa Aidil ini menekankan, forum tersebut wajib dihadiri langsung oleh para pemangku kebijakan karena menyangkut masa depan masyarakat Kepri sebagai daerah perbatasan.
Diskusi ini nantinya akan membedah dua persoalan mendesak. Pertama, strategi antisipasi pemangkasan TKD untuk daerah dengan karakteristik khusus seperti Kepri yang memiliki luas lautan lebih besar dari daratan dan berstatus sebagai garda terdepan NKRI. Kedua, pemetaan program-program prioritas daerah yang tidak mampu direalisasikan melalui APBD dan harus ditopang APBN demi pemerataan pembangunan, baik infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM).
“Persoalan utama kita adalah bagaimana mengantisipasi kebijakan pusat atas pemangkasan TKD di lingkup Pemda se-Kepri. Selanjutnya, program apa saja yang dibutuhkan daerah yang tidak mampu direalisasikan dengan APBD dan dapat ditopang oleh program pusat melalui APBN,” jelasnya.
Aidil juga melontarkan kritik tajam terkait klaim pertumbuhan ekonomi Kepri yang disebut Gubernur Ansar Ahmad mencapai 6,99 persen dan tertinggi se-Sumatera.
Menurutnya, data tersebut tidak dibuka secara utuh. Ia menilai pertumbuhan itu timpang karena 58 persen penduduk Kepri terpusat di Kota Batam yang sudah mandiri dengan kekuatan swastanya.
“Sepertinya Gubernur kita ini tidak membuka data secara utuh. Batam sebagai Kota Mandiri sudah berkembang dengan swastanya, namun 6 kabupaten kota lainnya sangat bergantung dengan putaran APBD-nya yang sangat terbatas. Sepertinya Gubernur kita menumpang pertumbuhan ekonomi Batam, namun mengabaikan kesulitan yang dihadapi daerah lainnya,” sindir Aidil.
Kondisi sempitnya ruang fiskal, lanjut Aidil, semakin menghambat tumbuh kembang daerah dan berdampak langsung pada rendahnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Lingga, Natuna, Anambas, Karimun, Bintan dan Tanjungpinang.
Ia berharap diskusi akbar ini menjadi titik temu untuk membangun kolaborasi nyata antara eksekutif di daerah dan legislator di pusat.
“Persoalan fiskal kita hari ini membutuhkan kolaborasi seluruh stakeholder. Kepala Daerah, DPR dan DPD RI harus duduk bersama memikirkan persoalan daerah yang mereka wakili. Kita yakin, selama diperjuangkan secara serius, kolaborasi ini pasti mampu mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Rencananya, Diskusi Akbar tersebut akan dilaksanakan pada awal Oktober 2025 di Kampus UMRAH Dompak, Tanjungpinang.
“Diskusi Akbar ini akan kita laksanakan di Kampus. Kampus sebagai tempat dimana kita bisa menyampaikan pandangan secara bebas dengan nilai-nilai akademis dan kita pastikan bahwa diskusi ini tidak membawa kepentingan apapun selain kepentingan masyarakat,” tutupnya.
(Budi)
