Anggaran Pejabat ke Belanda Ada, Tapi untuk Bantu Taman Bacaan Tunggu Dulu

Foto : Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Peduli Anak Bangsa, Tanjung Pinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Kepulauan Riau dinilai kurang memperhatian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)  yang ada di Kepulauan Riau. Seharusnya BPAD betul-betul memberi dukungan kepada taman bacaan yang ada dan tidak hanya sebatas slogan saja “Ayo membaca” saja.

Demikian kekecewaan yang disampaikan oleh Aminah Ahmad, ketika Metrobatam.com berkunjung ke Taman Bacaan Peduli Anak Bangsa yang dikelola, Rabu (13/).

Bunda Aminah demikian sapaan akrabnya mengaku belum pernah menerima bantuan dari Pemerintah Propinsi Kepri sejak berdiri tanggal 8 Febuari 2007  lalu. Baik dana pembinaan maupun bantuan buku-buku untuk melengkapi koleksi bacaan ditaman bacaannya.

“Saya orang pertama yang gencar menyuarakan pendirian taman bacaan yang ada di kepri ini. Tapi bantuan dari dana APBD sampai dari pertama kali TBM ini berdiri sampai sekarang tidak pernah kami  terima,”ujarnya.

Bacaan Lainnya

Bunda menilai anggaran yang disusun oleh BPAD banyak yang tidak tepat sasaran sehingga tidak ada efek untuk meningkatkan minat baca di Kepri. Dia mencontohkan anggaran perjalanan dinas pejabat BPAD ke Belanda pada tahun 2014, yang katanya bertujuan untuk mengecek data kearsipan Kepri di Belanda, namun sampai saat ini tidak ada penjelasan dan mamfaatnya hasil perjalanan tersebut.

“Dari pada uangnya dipakai untuk jalan – jalan yang tidak jelas ke Belanda , lebih baik uangnya di buat untuk pembinaan taman bacaan,”sindirnya.

Disamping itu, anggaran seminar dengan tema ‘Ayo Membaca’ yang selalu di digelar oleh BPAD setiap tahun  juga tidak memberi dampak kepada meningkatnya minat baca. Kegiatan tersebut hanya menghabiskan anggaran dan terkesan hanya acara seremonial saja. “Percuma mengadakan seminar Ayo Membaca, tapi kami tidak di perhatikan,”ujarnya lagi.

Metrobatam.com tengah berusaha mengkomfirmasikan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Kepulauan Riau terkait masalah ini. (Budi Arifin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *