Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan enam orang dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) di daerah Surabaya, Jawa Timur. Keenam orang tersebut akan diterbangkan ke Jakarta pada hari ini.
“Diterbangkan pagi ini ya,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (6/6).
Sesampainya di Jakarta, keenam orang tersebut akan langsung diperiksa intensif oleh penyidik di markas KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Setelah itu, KPK baru akan resmi menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT di Jawa Timur ini diduga terkait kasus permintaan jatah Tunjangan Hari Raya (THR) oleh pejabat DPRD Jawa Timur terhadap sejumlah Dinas di Pemprov Jawa Timur.
Sebelumnya, tim satgas KPK telah melakukan penggeledahan di salah satu ruangan di DPRD Jawa Timur. Dalam hal ini, KPK menggeledah ruang rapat dan ruang kerja Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Mochammad Basuki.
Tak hanya itu, KPK juga menggeledah rumah Mochammad Basuki di Jalan Putat Gede Baru III, Surabaya. Belum diketahui apa yang disita tim satgas KPK dalam penggeledahan tersebut.
Gerindra Siap Pecat Moch Basuki
Hingga saat ini Ketua Komisi B Moch Basuki belum bisa memberikan keterangan terkait penyegelan di ruangannya. Namun Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim Ahmda Hadinuddin memastikan jika sudah menyandang status tersangka maka akan dipecat dari partai.
“Jika benar status tersangka, langsung akan mendapat sanksi tegas pemecatan dari Partai. Pak Prabowo itu tegas. Kalau ada anggota partai yang tersangkut ya langsung dipecat,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Senin (5/6) usai rapat di Hotel Singgasana.
Namun demikian, pihaknya masih menunggu rilis resmi dari KPK. Sebab, menurut dia, sampai saat ini informasinya masih simpang siur. Kata Hadinuddin, terakhir Moch Basuki bisa dihubungi sekira pukul 16.00 WIB. Lalu sekira pukul 18.00 WIB sudah tidak bisa dihubungi.
“Terakhir bisa dihubungi anggota yang lain pukul 16.00 sore, lalu pukul 18.00 malam sudah tak bisa dikontak lagi dan enggak ada jawaban,” ucapnya.
Hadinuddin juga menegaskan, terkait kasus korupsi, secara kelembagaan partainya tidak akan memberikan bantuan hukum. Hal ini merupakan perintah tegas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait kasus korupsi.
“Sudah jelas pernyataan partai jika ada kader yang tersangkut kasus korupsi,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ruang Ketua Komisi B DPRD Jatim disegel oleh KPK. Ruangan di lantai II Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura itu dipasang KPK Line. Informasi yang beredar Ketua Komisi B DPRD Jatim terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.(mb/okezone)
