Metrobatam, Jakarta – Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) mengimbau Setya Novanto menyerahkan diri. Novanto diketahui ‘menghilang’ setelah penyidik KPK menyambangi rumahnya.
“Saya kira langkah yang ditempuh KPK untuk mendatangkan penyidik ke rumah untuk menjemput paksa SN sudah tepat,” ujar Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia dalam keterangannya, Kamis (16/11).
Menurut Doli, selama ini KPK sudah cukup bersabar dan berusaha berlaku bijak dalam menyikapi perlawanan Novanto terkait proses hukum kasus korupsi e-KTP. Dari 11 kali pemanggilan KPK, baru 3 kali Ketua DPR itu memenuhinya.
“Tidak hanya mangkir, tapi akhir-akhir ini penyerangan terhadap KPK pun dilakukan SN (Setya Novanto) dengan sangat gencar. Bahkan serangan SN itu sudah juga melebar kepada institusi negara lainnya, termasuk kepada Presiden dan Wakil Presiden. Jadi alasan untuk menjemput paksa SN sudah sangat kuat,” tutur Doli.
“Dan ternyata kita pun, sekali lagi, menyaksikan betapa pembangkangnya SN. Didatangi KPK ke rumahnya, SN malah tidak ada di tempat, raib entah di mana. Saya kira ini tragedi buat bangsa Indonesia. Seseorang yang sudah sampai pada level pimpinan lembaga tinggi negara dan salah satu partai politik terbesar ternyata masih memiliki jiwa yang kerdil dan picik,” tambah dia.
Doli menyebut kesadaran berbangsa Novanto sangat rendah. Sikap yang ditunjukkan Ketum Partai Golkar ini, menurutnya, berorientasi pribadi dan tidak bertanggung jawab.
“Bersama ini kami ingin sampaikan kepada SN untuk segera menyerahkan diri. Kepada siapa saja pendukungnya, termasuk keluarga, juga kepada pimpinan DPP Partai Golkar yang selama ini sangat dekat dengannya, segeralah beri tahu dan sadarkan SN, demi kepentingan bangsa, negara, termasuk untuk kepentingan diri dan keluarganya,” ucap Doli.
“Jangan biarkan SN menjadi musuh negara atau musuh rakyat, bila terus dibiarkan melakukan perlawanan,” sambungnya.
Doli pun meminta Novanto diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua DPR. Tak hanya itu, dia juga berharap Novanto dipecat sebagai Ketum Golkar.
Seperti diketahui, Setya Novanto menghilang saat penyidik KPK mendatangi rumahnya di Jl Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) malam. Terkait perburuan Novanto, KPK sudah menerbitkan surat perintah penangkapan.
KPK mempertimbangkan memasukkan nama tersangka kasus korupsi e-KTP itu ke daftar pencarian orang (DPO). Imigrasi memastikan tak ada laporan Novanto pergi ke luar negeri.
“Kalau dari data perlintasan yang ada pada border control management kita, belum ada orang berlintas atas nama Bapak Setya Novanto,” ujar Kabag Humas Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (16/11).
MKD Segera Gelar Rapat
Sementara itu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bakal menggelar rapat pimpinan dan rapat pleno untuk menyikapi perkembangan kasus dugaan korupsi e-KTP yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya.
Wakil Ketua MKD Syarifudin Sudding mengatakan, pembahasan dilakukan karena Setya Novanto dianggap sudah tidak dapat melaksanakan tugas keseharian atau berhalangan sebagai Ketua DPR akibat kasusnya di KPK.
“Dalam konteks itu, saya kira MKD akan menyikapi perkembangan kasus SN ini. Besok (red: hari ini) kami akan agendakan rapim dan pleno MKD,” kata Sudding saat dihubungi wartawan, Rabu (15/11) malam.
MKD, kata Sudding, belum dapat menyimpulkan Novanto harus nonaktif sebagai Ketua DPR. Perkembangan kasus Novanto dan upaya KPK termasuk penjemputan paksa malam ini, masih akan dilihat perkembangannya.
Pergantian Ketua DPR, lanjutnya, bergantung dari Fraksi Golkar tempat Setya Novanto berasal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Meski demikian, Sudding mengatakan pihaknya belum bisa memberi simpulan atau rekomendasi pergantian seperti yang dilakukan kepada Ade Komarudin dulu. “MKD besok akan rapat bicarakan itu, mengikuti perkembangan KPK,” kata Sudding.
Diminta Serahkan Diri
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyarankan agar Setya Novanto menyerahkan diri agar proses hukum terhadap dirinya dapat berjalan dengan baik.
“Jadi kami harapkan kalau ada itikad baik masih terbuka kemungkinan bagi SN (Setya Novanto) untuk menyerahkan diri ke kantor KPK dan proses hukum ini berjalan lebih baik,” kata Febri dikantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017), dini hari.
Namun demikian, apabila Setya Novanto tetap keukeuh bersembunyi dan tidak mau menyerahkan diri, maka lembaga antirasuah akan melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengirimkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Polri.
”Kami akan pertimbangkan lebih lanjut dan koordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO, karena proses penegakan hukum upaya pemberantasan korupsi harus dilakukam semaksimal mungkin,” jelasnya.
Hingga saat ini, penyidik pun masih berada di kediaman Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejak sekira pukul 21.38 WIB. Penyidik masih melakukan negosiasi dengan pihak keluarga dan pengacara Novanto.
”Jadi sekali lagi kami imbau belum terlambat menyerhakan diri ke KPK, sikap koorperatif akan jauh lebih baik untuk penanganan perkara maupun untuk yang bersangkutan,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Setya Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah alias mangkir sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, pada Rabu, 15 November 2017, kemarin.
Novanto sendiri tercatat sudah pernah mangkir tiga kali panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini. Terakhir, hari ini Novanto kembali mangkir saat dipanggil sebagai tersangka.
Sebelumnya, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Penetapan tersangka Novanto sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017.
Atas perbuatannya, Setya Novanto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mb/detik/cnn indonesia)
