KPK Usut Pembelian Rumah Artis Iis Sugianto oleh Emirsyah Satar

Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembelian rumah milik penyanyi Istiningdiah Sugianto alias Iis Sugianto oleh mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar. Iis Sugianto, Senin diperiksa penyidik KPK sebagai saksi Emirsyah.

“Penyidik mengonfirmasi peristiwa penjualan rumah saksi yang diduga dibeli oleh pihak keluarga tersangka. Penjualan dilakukan secara resmi dan tertulis,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (15/1).

Iis Sugianto mengakui rumahnya di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan, dibeli oleh Emirsyah pada sekitar tahun 2000. Dia telah menjelaskan urusan jual-beli rumah tersebut pada penyidik lembaga antirasuah.

“Saya membantu KPK di sini, mengklarifikasi. Karena ada aset saya sebuah rumah yang dibeli salah satu tersangka,” tuturnya.

Bacaan Lainnya

Iis Sugianto mengaku sempat ditanya asal-usul uang yang digunakan Emirsyah untuk membeli rumahnya. Dia mengaku tak mengetahui asal-usul uang yang digunakan tersangka suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus dan Rolls-Royce oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

“Saya tidak tahu uang dari mana. Tanya saja sama penyidik,” tutur dia.

Selain memeriksa Iis Sugoanto, penyidik KPK juga memeriksa Soetikno Soedarjo, selaku pendiri PT Mugi Rekso Abadi sekaligus Beneficial Owner Connaught International Pte Ltd. Usai diperiksa, Soetikno enggan membeberkan pemeriksaannya.

“Tanyakan kepada penyidik saja ya, terima kasih,” tutur dia.

Dalam kasus dugaan suap di perusahaan pelat merah tersebut, Emirsyah diduga menerima suap dari Rolls-Royce, perusahaan mesin asal Inggris, berupa uang dan aset yang diberikan melalui Soetikno.

Suap tersebut diberikan Rolls-Royce kepada Emirsyah terkait pengadaan pesawat 50 mesin pesawat Airbus A330-300 untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada periode 2004-2015.

Dari hasil penyidikan, suap yang diterima Emirsyah berjumlah €1,2 juta dan US$180 ribu atau setara Rp20 miliar. Suap berupa barang yang diterima Emirsyah yakni berjumlah US$2 juta yang tersebar di Indonesia dan Singapura.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Januari 2017, penyidik KPK sampai saat ini belum juga menahan Emirsyah dan Soetikno.

Jual Beli Jabatan Sampai Proyek

Sementara Walikota Tegal non aktif Siti Masitha kemarin menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Siti menerima suap sebanyak Rp8,8 miliar yang diterima dari berbagai pihak.

Dalam sidang itu, Jaksa merinci, sebesar Rp2,9 miliar diantaranya diterima Siti terkait pengangkatan Cahyo Supriadi sebagai Wakil Direktur RSUD Kardinah Tegal.

“Pemberian sejumlah uang itu diduga berkaitan dengan pengangkatan Cahyo Supriadi sebagai Wakil Direktur RSUD Kardinah. Terdakwa menerima suap dari Cahyo sebesar Rp2,9 miliar,” kata Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan.

Uang suap kompensasi jabatan Wakil Direktur RSUD Kardinah ini sendiri berasal dari dana layanan kesehatan yang mencapai Rp1,3 miliar. Untuk mengamankan pengambilan anggaran layanan kesehatan tersebut, Siti menerbitkan Surat Keputusan dengan imbalan Rp500 juta.

“Uang suap diambil dari dana layanan kesehatan rumah sakit dimana diberikan landasan Surat Keputusan yang dikeluarkan terdakwa Siti Masitha. Dari Surat Keputusan tersebut, terdakwa menerima Rp500 juta,” terang JPU Ronald Ferdinand usai persidangan.

Selain suap terkait jual beli jabatan Wakil Direktur RSUD Kardinah, JPU juga mendakwa Siti menerima fee sejumlah proyek di tahun 2016 dan 2017 oleh seorang pengusaha yang bernama Sadat Fariz.

Sejumlah suap dan pemberian fee ini sendiri diterima Siti Masitha melalui mantan Ketua Partai Nasdem Kabupaten Brebes Mirza Hutagalung, yang rencana awal akan dipasangkan dengan Siti pada Pilkada tahun 2018 ini.

Atas perbuatannya, Siti Masitha didakwa melangagr Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait