Metrobatam, Jakarta – Ahli hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan DPR harusnya mendengarkan masukan dari Pemprov Bali soal pasal zina pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) yang mempengaruhi pariwisata di wilayahnya. Bivitri menilai perzinaan masuk wilayah pribadi tak seharusnya masuk pada hukum pidana.
“Saya kira itu aspirasi yang harus didengar karena masalahnya bukan kemudian kita berasumsi bahwa banyak yang berzina atau apa. Tapi kan kita harus pahami juga pariwisata itu kan orang ke sini mau nyaman,” ucap Bivitri kepada wartawan, Selasa (24/9/2019) malam.
Bivitri menilai RKUHP membuat wisatawan takut datang ke Indonesia, salah satunya Australia yang telah memberikan imbauan perjalanan atau travel advice. Menurut Bivitri tak seharusnya urusan pribadi masuk pada hukum pidana.
“Jadi orang akan takut, sebenarnya kan kedutaan Australia kan sudah mengeluarkan travel advice itu juga, karena mereka khawatir model misalnya, surat nikah ditanya itu kan privasi, sebenarnya privasi yang nggak perlu dimasuki oleh negara apalagi melalui hukum pidana,” kata Bivitri.
Bivitri menilai batasan antara hukum negara dan hak privat masyarakat harus ada. Dia menyebut masyarakat menjadi tidak nyaman apabila negara terlalu jauh ikut campur terhadap masalah pribadi.
“Jadi cara berfikirnya adalah karena kalau ada hal-hal yang sifatnya privat itu, jadi batasan antara hukum negara dengan hak privat individu itu harus ada, dan kalau misalnya sudah terlalu jauh negara masuk maka itulah yang akan membuat orang tidak nyaman untuk bermasyarakat,” imbuhnya.
Dilanjutkan DPR Periode 2019-2024
Sementara pemerintah berharap pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dilanjutkan oleh anggota DPR periode 2019-2024. Hal ini menyusul sejumlah penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap banyak pasal kontroversial.
“Ya kita berharap (RKUHP) carry overdan kita lihat Bamus (Badan Musyawarah DPR) tidak mengagendakan,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/9).
Dia menerangkan, pemerintah harus memberikan penjelasan yang baik ke publik tentang RKUHP ini. Menurutnya, RKUHP tengah dimanfaatkan untuk tujuan politik tertentu saat ini.
Yasonna pun berharap agar mahasiswa yang turun ke jalan tidak terbawa dengan agenda-agenda politik yang tidak benar tersebut.
Menurutnya, mahasiswa bisa datang ke DPR atau menemui dirinya secara langsung bila ingin mengetahui tujuan pembuatan sebuah rancangan regulasi, bukan dengan melakukan aksi merubuhkan pagar DPR.
“Kami harus jelaskan dengan baik karena di luar sana ya di luar sana sekarang ini isu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik. Saya berharaplah kepada para mahasiswa, kepada adik-adik, jangan terbawa oleh agenda-agenda politik yang enggak benar,” kata politikus PDIP itu.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan pihaknya bakal mengkaji kembali setiap pasal bermasalah. DPR juga akan menggencarkan sosialisasi agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman di masyarakat.
Sementara itu Presiden Jokowi memutuskan agar DPR menunda pembahasan dan pengesahan RKUHP. Ia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.Laoly untuk menyampaikan sikap tersebut ke DPR.
Jokowi menyatakan sikapnya itu setelah mencermati masukan dari kalangan yang keberatan. Jokowi lalu meminta pembahasan RKUHP dilanjutkan anggota DPR periode 2019-2024. (mb/detik/cnn indonesia)
