Metrobatam, Jakarta – Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memberi kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas suatu kasus dugaan korupsi jika tak tuntas dalam 2 tahun. Namun, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut KPK masih memungkinkan melakukan penyidikan kasus lebih dari 2 tahun.
“Terkait jangka waktu penyidikan dua tahun, KPK dapat menghentikan, dapat menghentikan proses penyidikan atau SP3 artinya apa KPK bisa lebih dari dua tahun karena rumusannya kan dapat,” kata Alexander di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).
Alex mengatakan hal itu dimungkinan jika kasus-kasus yang ditangani KPK itu melibatkan otoritas luar negeri. Sebab, menurut Alex, biasanya kasus yang melibatkan otoritas luar negeri lebih rumit dan sulit mendapatkan bukti-bukti.
“Kasus yang rumit biasanya yang melibatkan ototitas luar negeri biasanya sangat lama kita dapat bukti-bukti. Kita lihat ada kasus Inospec, itu kan lama itu lebih dari dua tahun, kita lihat kompleksitas permasalahannya,”” ujarnya.
Karena itu, Alex mengatakan KPK masih memungkinkan melalukan penyidikan suatu kasus lebih dari 2 tahun.
“Jadi kita masih dimungkinkan penyidikan di atas dua tahun,” sebut Alex.
Sebelumnya, dalam RUU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memberi kewenangan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan suatu kasus dugaan korupsi. Kewenangan ini merupakan hal baru bagi KPK karena tak ada dalam UU 30/2002 sebelum direvisi.
“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun,” demikian bunyi Pasal 40 revisi UU KPK hasil pembahasan antara DPR dengan pemerintah sebagaimana dilihat detikcom, Selasa (17/9).
Batas waktu tersebut berubah jika dibanding dari draf revisi UU KPK inisiatif DPR. Dalam draf revisi UU KPK inisiatif DPR, KPK berwenang menerbitkan SP3 jika suatu kasus dugaan korupsi tak tuntas penyidikan dan penuntutannya dalam waktu 1 tahun.
Mulai Berkoordinasi
Alex juga menyebut tim transisi sudah mulai berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kita sudah mulai koordinasi dengan Kemenpan-RB dan juga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dan kita sudah memberikan penjelasan kepada seluruh pegawai KPK bagaimana mekanismenya nanti,” aku Alex ketika dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (18/9).
Alex berharap dalam satu bulan ini tim dapat menyelesaikan analisis mengenai aturan perubahan tersebut. Dia berujar pimpinan KPK juga akan menyurati Presiden Joko Widodo perihal masukan soal dampak perubahan status kepegawaian.
“Tentu kami coba berikan masukan ke presiden karena yang tandatangan presiden terkait apa yang dirasakan; dampak perubahan meskipun saya enggak tahu, keputusan terserah presiden,” tuturnya.
Lebih lanjut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan tim transisi yang dibentuk pimpinan terdiri dari Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia (SDM), serta Biro perencanaan dan keuangan. Kendati belum menyebut jumlah, Febri menjelaskan bahwa tim transisi bertugas untuk menganalisis setiap ayat yang termaktub dalam Undang-undang KPK versi revisi.
Ia pun tidak ingin terburu-buru menjelaskan langkah apa yang diambil selanjutnya jika analisis selesai dilakukan. Sebab, tim transisi baru saja bekerja dalam satu hari.
“Kami tidak, belum membicarakan sama sekali terkait dengan uji materil. Yang kami fokuskan adalah analisis terkait bagian-bagian pasal; semua bagian, kata, kalimat, ayat, bab, itu semua kami analisis untuk melihat konsekuensi RUU kemarin terhadap kelembagaan, operasional KPK dalam pelaksanaan tugas termasuk soal SDM,” kata Febri saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (18/9). (mb/detik)
