Metrobatam, Jakarta – Mahasiswa meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah ditetapkan DPR. Pakar hukum optimis Jokowi akan mengabulkan tuntutan mahasiswa karena kondisi yang tidak biasa di Indonesia.
“Kalau saya sih masih punya harapan (Jokowi terbitkan Perppu), ini kan kondisi yang tidak biasa,” ujar pakar hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bivitri Susanti kepada detikcom, Selasa (24/9/2019) malam.
Kondisi yang tidak biasanya yang dimaksud Bivitri adalah aksi turun ke jalan yang dilakukan mahasiswa. Dia menilai mahasiswa melakukan demo karena khawatir dengan kondisi Indonesia setelah DPR mengesahkan revisi UU KPK.
“Saya baru pulang dari DPR, saya melihat betul bagaimana kondisi tidak biasa, maksudnya mahasiswa ini selama ini agak sulit digerakkan kan, tapi kalau sampai mereka bergerak artinya ada sesuatu yang serius. Jadi mereka sudah bisa melihat situasinya ke depannya akan buruk,” kata dia.
Bivitri berharap Jokowi betul-betul mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Menurutnya suara mahasiswa dari seluruh Indonesia itu bisa mengubah pandangan Jokowi.
“Jadi saya berharap Pak Jokowi melihat betul bagaimana mahasiswa itu bergerak, seluruh Indonesia kan, sehingga dia mau mengubah pandangannya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bivitri juga menyinggung aksi ‘diplomasi meja makan’ Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Saat itu, Jokowi mau mendengarkan aspirasi pedagang kaki lima di Solo, apalagi untuk konteks Indonesia saat ini, pasti Jokowi juga mau mendengar. Bivitri menilai tak mungkin Jokowi abai apalagi akibat bentrok saat demo di antara mahasiswa ada yang terluka.
“Kan biasanya beliau mendengar nih, dulu waktu Wali Kota Solo dan diajak makan orang-orang, ini udah sampai luka-luka lho,” tutrnya.
Sementara itu, Bivitri menyebut revisi UU KPK yang dilakukan DPR dan Pemerintah Jokowi telah memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Sehingga dia menilai, inilah saat yang tepat untuk Jokowi mengembalikan kepercayaan rakyat untuk menerbitkan Perrpu pengganti revisi UU KPK.
“Masih memungkinkan (menerbitkan Perppu), dan saya berharap dia kemudian juga, saya kira kalau dia keluarkan itu strategis buat dia, karena dia akan menjadi kembali dipercaya. Ini kan lagi titik nadir nih kalau kita lihat survei, nah kalau dia bergerak mengeluarkan Perppu saya kira dia akan kembali dipercaya oleh masyarakat,” lanjutnya.
Jokowi Ogah Keluarkan Perppu
Sementara pemerintah bersikeras menolak desakan kelompok masyarakat dan mahasiswa untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK. Perppu tersebut diminta untuk dikeluarkan sebagai ganti UU KPK yang baru disahkan DPR dan pemerintah.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta masyarakat dan mahasiswa yang menolak UU KPK hasil revisi itu untuk mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kan sudah saya bilang, sudah presiden bilang, gunakan mekanisme konstitusional, lewat MK dong. Masa kita main paksa-paksa, sudahlah,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9).
“Kita hargai mekanisme konstitusional kita, kecuali kita tidak menganggap negara ini negara hukum lagi, gitu aja,” ujar Yasonna menambahkan.
Yasonna mengatakan bahwa pemerintah tak memiliki alasan untuk mengeluarkan Perppu tentang KPK. Apalagi UU KPK itu baru saja disahkan DPR bersama pemerintah pada 17 September lalu.
“Loh, mana apanya? Barusan disahkan. (Menerbitkan) perppu alasan apa? Ada mekanisme konstitusional, itu saja,” tuturnya.
Politikus PDI-Perjuangan itu meminta agar masyarakat tak membiasakan diri mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perppu. Menurutnya, mengutip Imam Putrasidin langkah meminta pemerintah mengeluarkan Perppu bisa mendeligitimasi lembaga negara.
“Seolah-olah enggak percaya pada MK. Itulah makanya dibuat MK. Bukan cara begitu (meminta keluarkan Perppu). Itu enggak elegan lah. Kalau menurut saya pakai MK itu saja,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan tak bakal menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait revisi UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang disahkan DPR pekan lalu. Revisi UU KPK sendiri sudah disahkan DPR bersama pemerintah, meski banyak pihak menolak karena menganggap hanya akan melemahkan lembaga antikorupsi itu.
“Enggak ada (Perppu),” kata Jokowi usai bertemu dengan DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9). (mb/cnn inconesia)
