Ditangkap KPK, Bupati Lampung Utara Mundur dari NasDem

Metrobatam, Jakarta – Bupati Kabupaten Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara resmi mengundurkan diri dari DPP Partai NasDem usai ditangkap Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (6/10) malam. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari.

“DPP Partai NasDem telah menerima permintaan pengunduran diri Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Lampung Utara, dari seluruh jabatan dan posisi di partai,” kata Taufik melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (7/10).

Taufik menjelaskan pengunduran diri tersebut disampaikan oleh pihak keluarganya ke DPP Partai NasDem. Agung beralasan pengunduran diri dibuat agar dapat fokus menjalani proses hukum.

“Pernyataan pengunduran diri tersebut disampaikan oleh keluarganya mewakili Agung Ilmu Mangkunegara mengingat yang bersangkutan belum dapat berhubungan dengan pihak luar,” ujar Taufik.

Bacaan Lainnya

Dia menegaskan, Partai NasDem tidak memiliki toleransi terkait kader yang terjerat korupsi. Menurut dia hanya ada dua pilihan menyikapi hal tersebut, yaitu diberhentikan atau mengundurkan diri.

Taufik menambahkan pihaknya mendukung segala proses hukum yang sedang dan akan dijalani oleh Agung. “Partai NasDem menghormati proses hukum yang berjalan dan berharap prinsip fair trial tetap terjamin dalam proses yang tengah berlangsung,” kata dia.

“Partai NasDem juga mendukung berbagai langkah dan upaya dalam pemberantasan kasus korupsi, bahkan pencegahannya,” ucap dia.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara bersama enam orang lainnya diamankan tim KPK. Terdapat uang berjumlah Rp600 juta yang disita dalam operasi senyap tersebut. Uang itu diduga terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) di Kabupaten Lampung Utara.

Selain itu, tim KPK juga sudah menyegel beberapa lokasi di Kabupaten Lampung Utara.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan tersebut. Informasi lengkap mengenai operasi tangkap tangan ini akan disampaikan dalam konferensi pers malam nanti.

Muda dan Diciduk KPK

Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu malam (6/10). Tiga orang lainnya juga turut ditangkap terkait dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) di Lampung Utara.

Agung merupakan putra kelahiran Kotabumi, Lampung Utara. Dia lahir pada 17 Agustus 1982 silam.

Agung adalah bupati Lampung Utara dua periode. Ia sebelumnya menjabat sebagai bupati periode 2014-2019 dan kembali terpilih untuk periode 2019-2024. Ia sebelumnya menjabat sebagai bupati periode 2014-2019. Dia kembali terpilih pada Pilkada 2018 lalu.

Agung yang berpasangan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Budi Utomo saat itu diusung koalisi partai NasDem, Gerindra, PAN, dan PKS. Ia dan Budi berhasil meraih 162.426 suara atau 50,85 persen dan mengalahkan dua calon lain.

Agung yang berpasangan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemkab Lampung Utara Budi Utomo, kala itu diusung koalisi partai NasDem, Gerindra, PAN, dan PKS. Ia dan Budi berhasil meraih 162.426 suara atau 50,85 persen dan mengalahkan dua calon lain.

Sebelum menjabat sebagai bupati, Agung merupakan Camat Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.

Ia juga pernah maju menjadi calon bupati Way Kanan untuk menggantikan ayahnya, Tamanuri pada tahun 2010. Namun, gagal. Tamanuri dikenal sebagai bupati Way Kanan dua periode 2000-2010.

Agung adalah Ketua DPD Partai NasDem Lampung Utara. Namun ia langsung mengundurkan diri usai ditangkap KPK. Pengunduran diri dilakukan agar fokus menjalani proses hukum terkait kasus yang menjeratnya.

OTT terhadap Agung sendiri juga menambah jumlah kepala daerah yang ditangkap KPK. Dari data KPK sebelumnya, ada 114 kepala daerah yang telah ditangkap sepanjang tahun 2004 hingga Juli 2019.

Jumlah tersebut terdiri atas 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 wali kota. Kebanyakan dari penangkapan ini terkait suap/gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, dan pengadaan barang/jasa.

KPK menangkap Agung dan tiga orang lainnya pada Minggu malam (6/10). Mereka akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut pada Senin (7/10).

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status para pihak yang terjaring OTT. Apakah naik ke penyidikan menjadi tersangka atau hanya sebatas menjadi saksi.

“Sebagaimana hukum acara yang berlaku, maka KPK akan memproses lebih lanjut pihak-pihak yang diamankan tersebut. Dalam waktu paling lama 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan orang-orang yang diamankan,” ujarnya. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait