Metrobatam, Jakarta – Eks kader PKS Fahri Hamzah mengajukan tiga daftar aset tambahan milik pimpinan PKS untuk disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai ganti kerugian Rp 30 miliar. Presiden PKS Sohibul Iman enggan menanggapi lebih jauh soal gugatan itu.
“Aduh, sudah deh out of the context (dari pertemuan dengan Partai NasDem),” kata Sohibul di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).
Pernyataan Sohibul itu disampaikan setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Ketika ditanyakan lagi terkait sikap PKS terhadap gugatan tersebut, Sohibul justru mengarahkan kepada kuasa hukumnya. Sohibul lagi-lagi tidak berkomentar lebih jauh.
“Biar lawyer, ada lawyer saya, lawyer saya, ya,” ujar Sohibul sambil berlalu.
Sebelumnya, Fahri Hamzah mengajukan tiga daftar aset tambahan milik pimpinan PKS untuk disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai ganti kerugian Rp 30 miliar. Fahri Hamzah mendesak Sohibul Iman dkk segera melaksanakan putusan yang dimenanginya.
Sementara Fahri kembali mendesak Presiden PKS Sohibul Iman dkk segera melaksanakan putusan hakim Pengadilan Negeri Jaksel untuk membayar ganti rugi Rp 30 miliar. Desakan Fahri ini juga dibarengi dengan pengajuan tiga daftar aset tambahan milik pimpinan PKS untuk disita eksekusi oleh PN Jaksel sebagai ganti kerugian.
Pengajuan data tambahan terkait permohonan eksekusi ini dibawa pengacara Fahri Hamzah Mujahid Latief di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Rabu (30/10/2019).
Dengan diajukannya lagi 3 aset tambahan untuk disita, total ada 11 aset pimpinan PKS yang dimintakan Fahri untuk disita PN Jaksel. Salah satu aset yang diminta disita adalah gedung DPP PKS di kawasan Jakarta Selatan.
“Salah satunya, gedung PKS itu sudah lebih dari Rp 30 miliar. Itu kan tanahnya aja berapa, gedung DPP yang di Jalan TB Simatupang,” katanya.
Aset-aset yang diajukan sita itu milik para tergugat. Adapun kelima tergugat itu adalah tergugat I Dewan Pengurus Pusat PKS Abdul Muiz Saadih; tergugat II Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Abdi Sumaithi, dan Abdul Muiz Saadih; serta tergugat III Dewan Pengurus Pusat PKS Mohamad Sohibul Iman.
Selain itu, Fahri lewat tim pengacara juga melengkapi data-data aset milik petinggi PKS, seperti rumah, untuk disita eksekusi. Mujahid mengatakan sebelumnya sudah pernah mengajukan data aset untuk disita pengadilan, tetapi masih ada beberapa data yang belum lengkap sehingga PN Jaksel belum melakukan sita eksekusi terhadap aset tersebut.
Namun, dia enggan merinci aset-aset milik pimpinan PKS yang diajukan untuk disita karena khawatir kepemilikannya akan dialihkan. Mujahid menyebut Fahri hanya menuntut hak ganti rugi Rp 30 miliarnya dipenuhi. Dia tidak peduli terhadap statusnya yang sudah bukan lagi kader PKS.
“Secara hukum itu adalah peristiwa lama, pengadilan mengatakan bahwa tindakan PKS itu bertentangan dan salah mereka lakukan karena itu secara hukum posisi Bang Fahri tetap sebagai kader PKS. Kalau mau berubah status pun anggaplah yang lain tidak berarti boleh mengabaikan putusan pengadilan,” kata Mujahid.
“Putusan pengadilan itu jelas amarnya salah satunya itu mengganti rugi Rp 30 miliar, yang lainnya sudah lewat. Dulu perintahnya merehabilitasi dan mencabut SK yang dikeluarkan tapi sekarang nggak dicabut semua sampai sekarang, tapi nggak papa lah itu sekarang sudah lewat, sudah jadi wakil ketua DPR sampai akhir masa jabatan,” kata Mujahid. (mb/detik)
