Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tidak mau menandatangani UU KPK baru. Meski demikian, UU KPK itu tetap berlaku sah dan mengikat.
Kabar Presiden Jokowi tidak meneken UU KPK sebelumnya dilontarkan eks anggota Panja Revisi UU KPK, Arsul Sani. “Ini soal UU KPK, kabar yang saya dengar, karena saya belum sempat mengkonfirmasikan kepada Pak Plh Menkum HAM, bahwa Pak Presiden tidak menandatangani UU tersebut,” kata Arsul kepada wartawan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Namun apakah tidak ditandatanganinya UU itu membuat UU KPK baru tidak berlaku? Ternyata tidak berpengaruh. UU KPK baru tetap berlaku efektif. Hal itu sesuai dengan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, yaitu:
Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.
Pasal 20 ayat 5 itu dikuatkan lewat UU tentang Pembuatan Peraturan Perundangan. Pasal 73 ayat 2 menyatakan:
Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.
“Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi Pasal 73 ayat 3.
Baru Berlaku Setelah Diberi Nomor
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi baru berlaku setelah diberi nomor dan masuk lembaran negara oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Sepanjang, UU KPK baru itu belum diberi nomor dan masuk lembaran negara, maka belum resmi berlaku.
“Kalau belum ada nomor, belum masuk lembaran negara, belum ditandatangani kapan berlakunya, undang-undang ini, maka belum bisa dikatakan berlaku,” kata Feri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/10).
Menurut Feri, sepanjang pengetahuan dirinya penomoran dan memasukan ke dalam lembaran negara sebuah undang-undang baru sudah diatur. Sehingga, setelah melewati waktu 30 hari, undang-undang itu langsung diberi nomor dan masuk lembaran negara
“Tetapi hari ini kita lihat apakah sudah ada nomornya, dan masuk lembaran negara, kan begitu. Per hari ini apakah sudah ada nomor masih tanda tanya,” ujarnya.
Feri mengatakan UU KPK baru ini sebetulnya masih menyisakan persoalan. Salah satunya salah ketik alias typo hingga tak ada ketentuan peralihan setelah undang-undang ini berlaku.
Dalam UU KPK baru menyebut bahwa aturan ini berlaku setelah dewan pengawas terbentuk.
“Esensinya adalah ada kealpaan luar biasa dari revisi uu ini, sehingga proses transisi itu tidak diatur,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Tri Wahyuningsih meminta menunggu sampai pihaknya memberi nomor dan memasukan dalam lembaran negara.
Tri hanya menyampaikan kemungkinan UU KPK baru ini resmi diberi nomor dan masuk dalam lembaran negara hari ini. “Mohon ditunggu ya. Insyaallah (hari ini),” kata Tri kepada CNNIndonesia.com. (mb/cnn indonesia)
