Metrobatam, Jakarta – Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan UU KPK baru hasil revisi diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menko Polhukam Mahfud Md menilai itu langkah yang sesuai konstitusi.
“Bagus, bagus, bagus. Biar nanti diuji di sana,” kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Gugatan uji materi atau judicial review itu diajukan oleh 3 pimpinan KPK sebagai pribadi, yaitu Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang. Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang digawangi Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan dukungan bagi ketiganya.
“Kan di situ (MK) akan bertemu perbedaan pendapat antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Kemudian perbedaan dengan pemerintah, kesamaan dengan pemerintah akan ketemu di sana,” kata Mahfud.
“Nanti biar hakim MK yang memutuskan. Menurut saya bagus. Tidak ada halangan hukum dan halangan konstitusi,” imbuhnya.
Sementara mengenai perppu, Mahfud masih bersikap yang sama yaitu mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunggu hasil uji materi di MK. UU KPK baru itu diujimaterikan karena oleh KPK serta para aktivis antikorupsi berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.
Pengajuan uji materi itu disampaikan Agus Rahardjo cs pada Rabu (20/11) kemarin. “Kami datang ke sini pribadi dan sebagai warga negara. Mengajukan judicial review terkait UU KPK yang baru, UU Nomor 19 Tahun 2019. Kami didukung oleh 39 lawyer kalau tidak salah. Pengajunya juga cukup banyak, antara lain kami bertiga sebagai pribadi,” kata Agus Rahardjo saat itu.
Kita Hormati
Pendapat senada disampaikan pihak istana. “Indonesia adalah negara hukum. Kita menghormati semuanya apa yang dilakukan oleh siapa pun yang melakukan judicial review terhadap UU KPK,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Gugatan uji materi atau judicial review itu diajukan oleh 3 pimpinan KPK sebagai pribadi, yaitu Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang. Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang digawangi Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan dukungan bagi ketiganya.
“Karena ini sudah masuk wilayah hukum dan sudah di Mahkamah Konstitusi, tentunya kita menghormati dan menunggu apa pun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, siapa pun orangnya harus menghormati dan menjalankan itu,” kata Pramono.
Diberitakan sebelumnya, Syarif menjelaskan uji materi itu dilakukan karena penyusunan UU KPK yang baru dinilai banyak permasalahan dari segi formil maupun materiil. Syarif menyebut permasalahan itu antara lain pembahasan UU KPK tidak masuk agenda Prolegnas, KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan di DPR, hingga KPK belum menerima naskah akademik UU KPK yang baru.
Kemudian permasalahan dari segi materiil, Syarif menilai pada UU KPK yang baru ada beberapa pasal yang saling bertentangan. Ia juga menyinggung soal permasalahan adanya kesalahan ketik pada ketentuan batas usia pimpinan KPK.
“Jadi memang kelihatan sekali undang-undang Ini dibuat secara terburu-buru. Oleh karena itu, kesalahannya juga banyak, apa-apa saja yang dimintakan dalam judicial review ini nanti kita kami akan sampaikan ke Mahkamah Konstitusi,” ucap Syarif di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (20/11). (mb/detik)
