Mahfud Md Sindir Pengadilan Kerap Vonis Ringan Koruptor, Ini Kata MA

Metrobatam, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan pemerintah komitmen memberantas kasus korupsi. Namun pemerintah menyindir pengadilan yang kerap menjatuhkan vonis ringan kepada koruptor. Apa kata Mahkamah Agung (MA)?

“Pada prinsipnya sependapat (koruptor harus dihukum berat-red),” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah saat dihubungi detikcom, Selasa (10/12/2019).

Bacaan Lainnya

Namun dalam menjatuhkan putusan, setiap hakim mempunyai alasan tersendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim mempunyai independensi dalam menilai kadar kesalahan terdakwa.

“Setiap kasus pasti berbeda / kasuistis. Perbedaan tersebut pada peran, locus, tempos, modus dan motivasi. Terkait dengan alat bukti kualitas dan kuantitasnya berbeda. Dilakukan sendiri atau bersama. Atas kehendak sendiri atau melaksanakan keputusan atau kebijakan. Inilah yang menyebabkan setiap perkara terdapat perbedaan atau disparitas pemidanaan,” ujar Abdullah.

Dalam pertimbangannya, hakim akan mempertimbangkan banyak hal. Bahkan, apabila yakin terdaka tidak bersalah, hakim bisa saja menjatuhkan hukuman di luar tuntutan jaksa.

“Bahkan jika tidak terbukti terdakwa dibebaskan. Jika terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka putusannya onslaag. Jika terbukti maka harus dijatuhi pidana dari yang ringan sampai yang berat. Inilah yang dinamakan kasuistis,” pungkas Abdullah.

Mahfud Md sebelumnya menyatakan pemerintah prohukuman mati, namun ujungnya diserahkan ke pengadilan. Apakah koruptor dijatuhi hukuman mati atau tidak.

“Makanya sudah masuk ke undang-undang berarti pemerintah setuju, pemerintah serius. Itu sudah ada di undang-undang. Tetapi kan itu urusan hakim, kadang kala hakimnya malah mutus bebas gitu. Kadang kala hukumnya ringan sekali, sudah ringan nanti dipotong lagi. Itu pengadilan, di luar urusan pemerintah,” cetus Mahfud.

Ganjar Sebut Kuncinya di Dewan

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berpendapat bahwa rencana penerapan hukuman mati bagi koruptor harus dibahas secara matang di Dewan dengan melibatkan banyak pihak. Tujuannya, efek jera atas hukuman itu bisa didapat.

“Yang paling penting saya kira di proses pembahasan di dewan, kemudian mendengarkan seluruh aspirasi pakar agar tujuan hukuman yakni memberikan pendidikan, efek jera, dan memperbaiki sistem bisa berjalan, sehingga sebenarnya, apa pun bentuknya itu bisa dilaksanakan,” katanya, di Semarang, Selasa (10/12), dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka wacana penerapan hukuman mati saat berdialog dengan siswa SMKN 57 Jakarta dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia 2019.

Menurutnya, penerapan sanksi itu memungkinkan selama rakyat berkehendak. Terlebih, pemidanaan jenis ini pun sebenarnya sudah ada di UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk jenis kejahatan tertentu, seperti korupsi dana bencana alam.

Ganjar, yang beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek e-KTP oleh KPK, melanjutkan bahwa wacana hukuman mati bagi koruptor bukanlah hal baru. Selain itu, kata Ganjar, hukuman mati bagi koruptor sudah ada dalam UU Tipikor, tapi selama ini belum pernah diterapkan.

Terkait dengan rencana penerapan hukuman mati bagi koruptor tersebut, Ganjar mengungkapkan masih banyak perbedaan pendapat. Selain pihak yang mendorong karena sudah jengkel dengan koruptor, dia menyebut ada pihak yang menolak, misalnya, karena terkait hak asasi manusia (HAM). Ada pula yang menyarankan sanksi pemiskinan koruptor demi efek jera.

Ganjar berharap dalam penentuan keputusan, penerapan hukuman mati bagi koruptor bisa melibatkan banyak pihak seperti pakar, budayawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

“Agar kemudian efek jeranya bisa diberikan, sekaligus pendidikan dan perbaikan sistem bisa berjalan,” ujarnya, yang merupakan mantan Anggota Komisi II DPR itu. (mb/detik/cnn indonesia)

Pos terkait