Metrobatam, Jakarta – Polda Metro Jaya membongkar kasus penipuan dengan modus jual-beli perumahan syariah. Para korban merasa percaya pada bujuk rayu pelaku lantaran lokasinya berdekatan dengan tanah wakaf Muhammadiyah Banten. Namun, Muhammadiyah Banten menegaskan organisasinya tidak terkait dengan penipuan tersebut.
Hal ini diungkap oleh salah satu perwakilan Muhammadiyah Banten, Syafrol Makmur. Safrol mengungkapkan pihaknya memang menerima sebidang tanah wakaf dari pengembang. Akan tetapi, Syafrol membantah pembagian wakaf tersebut sebagai bentuk kerja sama antara pelaku dan Muhammadiyah.
“Kami sampaikan informasi dan klarifikasi bahwa kami Muhammadiyah Provinsi Banten tidak ada kerja sama, yang ada hanya dari pihak pengembang ini buat pernyataan akan serahkan sebidang tanah wakaf yang diperuntukkan untuk sekolah Muhamadiyah, RS Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah,” kata Syafrol kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Pelibatan nama Muhammadiyah ini dimaksudkan untuk menarik para korban guna membeli perumahan syariah yang dipasarkan. Syafrol mengaku pihaknya juga kaget ketika tahu ternyata pelaku merupakan sindikat mafia perumahan fiktif bermodus syariah.
“Kami sebagai organisasi Muhammadiyah tentu positif thinking saja kalau ada siapapunlah yang mau wakafkan ke Muhammadiyah kami terima, nggak ada salahnya, dan dengan dasar itu kami tunggu tanah itu. Jadi memang kita husnuzan ini akan jadi dan kejadian ini malah kami kaget seperti ini,” ucap Syafrol.
Syafrol menegaskan pihak Muhammadiyah hanya dijanjikan tanah seluas 2 hektare untuk sekolah, 1,5 hektare untuk rumah sakit, dan 3,2 hektare untuk perguruan tinggi. Dia menegaskan tidak ada kerja sama di antara keduanya.
“Kami nggak ada kerja sama, jangan sampai sebut kerja sama naudzubillah himindzalik,” ujarnya.
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono juga membantah ada keterlibatan organisasi dalam kasus ini. Dia menegaskan empat pelaku merupakan oknum.
“Saya ingin jelaskan mereka bekerja oknum, tidak ada terkait organisasi apa pun, saya ingin tegaskan itu, ini oknum yang cari keuntungan pribadi, jadi check dan recheck kembali, bisa ke Kemenag, mungkin bisa lebih jelas lagi Kementerian PUPR,” ungkap Gatot.
Penipuan Perumahan Syariah Fiktif
Sebelumnya Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus penipuan perumahan fiktif bermodus syariah yang rugikan 3.680 korban. Polisi memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengecek legal formil dan perizinan proyek perumahan syariah tersebut.
“Cek ke Kementerian Agama, ke PUPR terdaftar atau tidak perizinannya, kemudian legal formil mereka terpenuhi atau tidak,” kata Wadirkrimum Polda Metro Jaya, AKBP Dedy Murti Haryadi, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
Dedy mengatakan ketika pengembang menawarkan beberapa area dengan iming-iming tertentu masyarakat bisa mengklarifikasi hal tersebut. Selain itu, masyarakat juga bisa mengecek perizinannya lewat online.
“Pada saat mereka menyampaikan ada area sekian luasnya kemudian akan dilakukan a, b, c, d, dan lain-lain itu bisa dikoordinasikan juga atau mengecek ke bagian perizinan di pemda setempat pasti itu ada terdaftar dan itu bisa dicek online,” ucap Dedy.
Pada bulan November yang lalu, Polda Metro Jaya juga membongkar sindikat penipuan berkedok perumahan syariah. Sindikat tersebut merugikan 270 korban dengan nilai keuntungan sebanyak Rp 23 miliar.
Seperti diketahui, yang terbaru Polda Metro Jaya juga membongkar kasus penipuan dan penggelapan dengan modus menawarkan perumahan syariah. Sebanyak 3.680 orang menjadi korban dan kerugian mencapai Rp 40 miliar.
“(Para pelaku) menawarkan perumahan dengan harga murah, perumahan ini dengan iming-iming perumahan syariah. Dari penelusuran kita ada 3.680 korban, dari itu semua kita sudah periksa 63 korban, kita coba hitung kerugian berapa, lebih kurang Rp 40 miliar,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono kepada wartawan saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Gatot mengatakan modus pelaku yakni mengiming-imingi rumah dengan harga murah hingga tidak perlu menggunakan KPR. Selain itu, para pelaku juga menjanjikan kepada para korban tidak ada pengecekan bank (BI checking) saat pengajuan aplikasi kredit. (mb/detik)
