Pemerintah Ungkap UU Pesanan, DPR Minta Pembuktian

Metrobatam, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap adanya undang-undang (UU) pesanan yang disponsori pihak tertentu. Pernyataan Mahfud itu direspons DPR dengan meminta pembuktian.

“Problem kita itu sekarang dalam membuat aturan hukum itu sering kacau balau, ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada. UU yang dibuat karena pesanan perda juga ada. Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu,” kata Mahfud saat membuka kegiatan Suluh Kebangsaan, di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).

Mahfud juga menyebut masih banyaknya aturan hukum yang tumpang tindih. Karena itu, kata dia, pemerintah saat ini membuat omnibus law.

“Bahkan sekarang yang dikeluhkan adalah peraturan yang tumpang tindih. Sehingga presiden sekarang membuat apa yang disebut omnibus law. Di bidang perpajakan aja tumpang tindih sehingga Bu Sri Mulyani mengeluarkan omnibus perpajakan, yang juga menjadi prioritas tahun ini tahun 2020,” katanya.

“Di bidang perizinan, ratusan peraturan berbeda-beda akan di omnibus dijadikan satu. Nah itu di bidang hukum,” lanjut Mahfud.

Selain itu, Mahfud mengatakan Indonesia juga masih bermasalah di bidang penegakan hukum. Rasa keadilan menurutnya masih sering ditabrak oleh formalitas hukum.

“Lalu di bidang penegakan, kita sudah tahu juga penegakan hukum di Indonesia menjadi masalah sekarang ini, rasa keadilan sering ditabrak oleh formalitas-formalitas hukum. Oleh otoritas-otoritas yang mengatakan kamu berpendapat begitu, kami kan yang memutuskan misalnya. Lalu timbullah rasa ketidakadilan, nah inilah penegakan hukum,” katanya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas merespons ucapan Mahfud. Mahfud diminta menjelaskan secara detail soal pernyataan UU yang dibuat berdasarkan ‘pesanan’. Supratman menjelaskan ada tiga pihak yang bisa mengusulkan pembuatan UU, salah satunya pemerintah.

“Nah itu akan lebih bagus jika Pak Mahfud bisa menunjukkan. Tapi kan juga, saya sebagai Ketua Baleg tidak bisa mengatakan benar atau tidaknya, karena di Baleg kan tugasnya menyusun prolegnas (program legislasi nasional),” kata Supratman kepada wartawan, Kamis (19/12).

Supratman mempertanyakan siapa pihak yang mengusulkan pembuatan UU berdasarkan pesanan. Sebab, selain pemerintah, DPR dan DPD bisa mengusulkan.

“Nah, apakah yang dimaksud Pak Mahfud itu ketiga-tiganya, karena kan pengusul UU itu ada tiga, DPD, kemudian pemerintah sendiri atau DPR,” jelas politikus Gerindra itu.

“Nah, kalau Pak Mahfud mensinyalir kan, mungkin, bisa disebutkan lebih jauh, apakah itu pengalaman Pak Mahfud di pemerintahan atau pengalaman Pak Mahfud pada saat beliau menjabat sebagai anggota DPR,” imbuh Supratman.

Supratman sendiri menilai UU memang dibuat sesuai dengan pesanan. Yang menjadi permasalahan, sebut dia, jika ada transaksi di dalamnya.

“Jadi yang masalah itu kalau kemudian itu ada hal-hal yang bersifat negatif dan transaksional. Intinya bahwa atas pesanan orang-orang tertentu ataupun kepentingan-kepentingan tertentu, pasti, nggak mungkin tidak,” papar Supratman.

“Sepanjang itu berkaitan dengan usulan masyarakat maupun kelompok-kelompok tertentu, dan itu dari sisi subtansinya ada objektivitasnya, nggak ada masalah. Kan nggak ada yang bebas nilai,” lanjutnya.

Ada Sinyal yang Bisa Membenarkan

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai ada sinyal yang bisa membenarkan pernyataan Mahfud soal banyaknya peraturan pesanan itu. Formappi pun menyinggung soal UU KPK.

“Banyak sinyalemen, banyak RUU lain juga mengalami proses yang sama. RUU KPK saya kira juga masuk kategori ‘siluman’ itu gitu ya. Tidak pernah jelas rencananya seperti apa, kenapa tiba-tiba dibahas dan dalam waktu singkat di tengah protes publik yang begitu keras, mereka masih mengusahakannya,” kata peneliti Formappi, Lucius Karus, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (19/12).

Menurut Lucius, DPR memiliki kepentingan dalam penyusunan UU tersebut. Lucius menilai ada pesanan dari para calon koruptor di balik pembahasan UU yang menjadi kontroversi tersebut.

“Ini kemudian bisa dijelaskan kalau DPR punya kepentingan. Dan ini adalah betul, semakin ke sini kan kepentingan untuk bebas korupsi itu kelihatan. Misalnya mengeluarkan grasi untuk koruptor, atau Perppu KPK juga tidak pernah keluar, itu hanya janji manis untuk meredakan aksi massa. Hal-hal itu saya kira ini ada pesanan dan jelas pesanan dari koruptor atau minimal calon koruptor yang sudah mulai diintai KPK,” ujarnya. (mb/detik)

Loading...

Related posts