METROBATAM.COM, JAKARTA — Suhu politik nasional memanas menjelang aksi demonstrasi besar 27 Agustus di depan Gedung DPR RI. Di tengah riuhnya spekulasi “Rusuh Agustus Jilid II” di media sosial, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) justru memilih langkah konsolidasi.
Organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia itu akan mengukuhkan serentak pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) untuk lima provinsi sekaligus di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Lima provinsi yang akan dikukuhkan adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Pengukuhan ini merupakan kelanjutan dari pembentukan yang telah dilakukan di Bali, Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengonfirmasi pengukuhan lima provinsi akan digelar dalam satu seremoni besar sebagai upaya memperkuat sinergi pers dengan program Jaksa Garda Desa di daerah.
Agenda SMSI ini sontak jadi sorotan. Pasalnya, tanggal pengukuhan berbarengan dengan rencana aksi unjuk rasa nasional di Senayan.
Massa dari berbagai daerah, salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dikabarkan sudah mulai bergerak dan mendirikan posko di Jakarta sejak pertengahan Agustus. Tuntutannya pun tak main-main: mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, hingga pengusutan tata kelola dana daerah.
Di tengah imbauan Polda Metro Jaya agar masyarakat tenang dan tidak termakan hoaks, spekulasi liar pun muncul. Apakah pengumpulan pengurus media siber dari lima provinsi besar ke Jakarta adalah bagian dari mobilisasi?
Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, menepis keras spekulasi tersebut.
“Itu murni kebetulan jadwal organisasi, tidak ada motif politik dan tidak ada kaitannya dengan aksi demonstrasi mana pun,” tegas Makali saat dikonfirmasi.
Makali menegaskan, sebagai konstituen Dewan Pers, SMSI bukanlah organisasi massa (ormas) atau LSM yang melakukan mobilisasi. SMSI adalah wadah resmi perusahaan pers.
“Kami berkomitmen menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara. Kami tidak punya kapasitas dan tidak akan pernah menghalangi hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Justru di tengah situasi yang dinamis ini, SMSI menyerukan peran vital pers daerah.
“Melalui Pokja News Room Jaga Desa ini, kami instruksikan seluruh pengurus di daerah untuk tetap berdiri di koridor pers profesional. Sajikan informasi yang jernih, berimbang, dan lawan hoaks. Jangan ikut memanaskan suasana,” pungkas Makali.
