Revisi UU ITE Dorong Kemajuan Peradaban Indonesia

Metrobatam, Jakarta – Revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) sudah mulai berlaku Senin 28 November 2016. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Brigjen Agung Setya menilai dengan perubahan Undang-Undang ITE ini menurutnya masyarakat diajak lebih dewasa dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi dalam sebuah wadah elektronik.

‪”‪Ini mendorong kemajuan peradaban. Jadi penyelesaian bukan dibalik jeruji semua masalah selesai. Penyelesaian yang sesungguhnya dia bertobat dan enggak melakukan lagi,” kata Agung Setya di Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (30/11).

Read More

Agung yang sehari-hari juga berkutat dengan UU ITE dalam penyelesaiaan kasus menilai, dengan adanya revisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE, negara membawa masyarakatnya lebih beradab.

Penyelesaian lebih dikedepankan kepada mediasi. Dimana negara juga diberikan kewenangan lebih untuk mencegah terjadinya pelanggaran di dunia maya.

‪”Kita harus memandang peradaban lebih baik dengan revisi UU ini. Dengan UU ini semua untuk menjadi lebih dewasa dan bertanggungjawab masalah penghinaan dan membuat konten negatif media sosial (medsos). Sekarang di medsos enggak dikehendaki ada konten negatif kita tekan. Tekannya dengan cara beradab. Kalo pencemaran nama baik enggak perlu ditahan, pertemukan dengan korban,” ulasnya.

Agung menilai, revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) juga sekaligus membuka ruang untuk mediasi khususnya kasus pencemaran nama baik.

“Proses hukum penyidikan, temukan pelakunya, setelah ditemukan, hubungi korbannya, siapa yang merasa dihina, lakukan mediasi. Setelah ada titik temu, minta maaf segala macam dan janji enggak mengulangi lagi. Konten di FB (media sosial) dicopot. Tapi kalau enggak ketemu, ya dibawa ke pengadilan,” katanya.

Tersangka pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE kata Agung tidak bisa ditahan dalam revisi yang baru ini. Agung menjelaskan proses penahanan bukanlah bagian dari hukuman. Hanya saja bagaimana memastikan proses penyidikan berjalan dengan baik ketika tersangka ditahan.

“Jadi enggak diganggu dengan masalah tersangka melarikan diri, mengulangi lagi. Semua tersangka yang ditahan pasti cepat berkasnya,” katanya.

Dengan tidak ditahannya tersangka yang dijerat dengan undang-undang ITE, menurut Agung proses penyelesaian kasus dengan jalan mediasi lebih terbuka. Penyidik juga tidak dibebani mengenai masalah waktu.

“Bagaimana sekarang kita buka suatu proses penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat enggak kemudian dalam posisi yang dilematis,” katanya.

Jika pelapor merasa belum menemui keadilan dan mediasi menemukan jalan buntu maka penyelesaiaanya tetap di bawa ke pengadilan. “Ya dibawa ke pengadilan. Kita harapkan sekarang bagaimana masyarakat menjadi sadar bahwa kalaupun mereka enggak ditahan, proses hukumnya tetap cepat. Jangan nanti malah menyulitkan penyidik. Perlu kesadaran,” tukasnya.(mb/okezone)

Related posts