oleh

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto : Jangan Biarkan Batam Terus Terpuruk

Metrobatam.com, Batam – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto menilai kondisi Batam semakin memburuk, salah satu indikatornya dimana tidak ada perbaikan dari sektor ekonomi, bahkan semakin hari semakin tinggi angka pengangguran.
Oto kritiknya tersebut disampaikan, seiring dengan kedatangan Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo (Jokowi) selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat (23-24/3) di Batam. “Harapannya Pak Presiden bisa melihat langsung kondisi Batam, selama proses transisi Batam justeru semakin terpuruk. Jangan biarkan Batam terus terpuruk,” ujar Nuryanto di ruang kerjanya,

Masih dari sektor ekonomi, menurutnya ekonomi Batam mengalami stagnanisasi. Dimana pertumbuhannya masih pada kisaran 5,3 persen sejak tahun 2016 lalu. “Ekonomi Batam hanya tumbuh pada kisaran 5,3 persen, padahal banyak keistimewaan yang seharusnya pertumbuhan Batam lebih tinggi lagi,” terangnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, itu menunjukkan pengolahan Batam tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga keberadaan fasilitas keistimewaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas khusus, harus evaluasi.

“Batam belum mampu menjadi lebih unggul dibanding daerah lain. Semoga kedatangan presiden bisa jadi ruang yang baik untuk menyampaikan keluh kesah, sehingga ada perbaikan kedepan,” tuturnya.

Menurutnya, harus ada ketegasan mana yang seharusnya diperbaiki, dan mana yang harus diperkuat untuk membuat Batam lebih baik lagi kedepan.

Lebih khusus pria yang akrap disapa Caknur ini memberikan penilaian terhadap reformasi di tubuh BP Batam. Menurutnya, belum cukup memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam.

“Alih-alih memberikan iklim investasi yang kondusif, BP Batam justru dinilainya kerap menimbulkan ketidakpastian,” katanya.

Masih kata Polisi PDIP ini, belakangan justeru keresahan masyarakat dan investor terjadi karena statement dan kebijakan BP Batam yang dinilai tidak bijak. Apalagi kondisi pelayanan yang jalan ditempat, dan kerap membuat pengusaha khawatir terkait ketidakpastian lahan.

Sebut saja, kewenagnan BP Batam terkait akan pengelolaan lahan yang memungkinkan tidak lagi memperpanjang alokasi lahan, dan mengubah peruntukan lahan tersebut. “Tidak memberikan kepastian hukum investor,” ucapnya.

Padahal menurutnya, Pemerintah harus memberikan kepastian dan jaminan kepada investor. “BP Batam beserta kewenangan istimewanya harusnya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum,” jelasnya.

Akhir penjelasan, Caknur memberikan pandangan terkait harmonisasi kewenangan antara BP Batam dan pemko Batam kepada Presiden, dimana menurutnya harus ada aturan yang jelas, sehingga kepentingan dan kewenangan kedua lembaga akan terus beririsan.

“Selama ini bukan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi terkesan saling menonjolkan ego sektoralnya,” pungkas Caknur.

Haluankepri

News Feed