Metrobatam.com, Batam – Setelah mendengarkan tanggapan seluruh fraksi, DPRD Batam akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Senin (26/2), di Rapat Paripurna.
Dimana dalam tanggapan yang dibacakan masing-masing juru bicara fraksi, mayoritas fraksi di DPRD Batam mendukung keberadaan Ranperda PKL dilanjutkan, dan langsung dibentuk Pansus.
“Setelah mendengarkan tanggapan seluruh fraksi, dan kita menyepakati terbentuknya Pansus, maka dengan ini saya minta seluruh fraksi menyerahkan nama-nama anggotanya untuk masuk ke Pansus,” ungkap Pimpinan Sidang Paripurna, Zainal Abidin didampingi Wakil Ketua DPRD Batam Teuku Hamzah, disela-sela Paripurna.
Sesuai penyerahan nama-nama, pimpinan sidang kemudian memberikan kesempatan kepada anggota Pansus untuk menentukan struktur pansusnya. Dan terpilih Erizal Kurai dari Fraksi Persatuan Keadilan sebagai Ketua Pansus, Harmidi Umar Husen dari Fraksi Gerindra sebagai Sekretaris serta Uba Ingan Sigalingging dari Fraksi Nurani Bangsa sebagai wakil ketua.
Sesuai SK yang dibacakan, Pansus PKL akan bertugas 90 hari kedepan setelah SK Pembentukan pansus dibacakan, Senin (26/2).
Dalam pandangannya, Ketua Fraksi Gerindra Harmidi Umar Husen sebagai pengusul mengatakan, bahwa keberadaan PKL tidak bisa dihindarkan di tengah kondisi ekonomi Batam yang sedang susah. Yang bisa dilakukan Pemerintah adalah penataan dan pembinaan agar keberadaan PKL bisa berkontribusi terhadap pembangunan.
“Mereka juga bagian dari pelaku usaha, harus difasilitasi dan diberdayakan,” ungkapnya dalam Paripurna yang dihadiri oleh Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dan sejumlah FKPD Batam.
Begitu juga dengan Ketua Fraksi Persatuan Keadilan, Erizal bahwa keberadaan PKL menjadi pilihan setelah sektor formal tidak mampu menampung pejerja di Batam, dikarenakan banyak perusahaan yang gulung tikar.
“Justru kita terbantu dengan keberadaan PKL, kalau tidak kemana saudara-saudara kita akan mencari makan setelah tidak lagi bekerja di sektor formal,” ujar pria yang kemudian dipercaya sebagai Ketua Pansus PKL.
Sementara itu, Ketua Fraksi Nurani Bangsa, Muhammad Musofa mengingatkan agar BP Batam juga dapat berperan aktif dalam mensukseskan Ranperda PKL, yakni memfasilitasi ketersedian lahan, sehingga keberadaannya tertata.
(Sumber : Haluankepri)
