oleh

Nadiem Berharap Peniadaan UN 2020 Tak Ganggu Penerimaan Siswa Baru

Metrobatam, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan peniadaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2019/2020 tak berpengaruh pada penerimaan siswa baru pada jenjang SMP maupun SMA. UN 2020 ditiadakan karena penyebaran virus corona yang hampir ke seluruh Indonesia

Nadiem menjelaskan pada dasarnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 kemarin diambil dari jalur zonasi, yakni sebanyak 50 persen. Kemudian sebanyak 30 persen jalur prestasi, 15 persen jalur afirmasi dan 5 persen jalur pindahan.

Untuk jalur prestasi, Nadiem memberikan dua opsi yakni menggunakan nilai rapor siswa dalam 5 semester terakhir atau melalui prestasi nonakademik, seperti sertifikasi lomba. Pasalnya, nilai UN menjadi salah satu bobot jalur prestasi.

“Jadi pembatalan UN harusnya tidak berdampak pada PPDB baik SMP maupun SMAm” kata Nadiem melalui konferensi video, Selasa (24/3).

Nadiem mengimbau Dinas Pendidikan dan sekolah seluruh Indonesia agar menyiapkan penerimaan siswa baru sesuai dengan protokol mencegah penyebaran corona. Protokol ini bertujuan untuk mencegah ada perkumpulan siswa dan orang tua secara fisik di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, mantan Bos Go-Jek itu menyebut ujian sekolah masih bisa diselenggarakan oleh masing-masing sekolah sebagai standar kelulusan. Namun ujian tidak boleh dilakukan secara tatap buka.

Mengingat keterbatasan fasilitas pada sejumlah sekolah, Nadiem memberikan opsi agar penilaian terhadap siswa bisa diakumulasi dari nilai rapor semester terakhir. Namun opsi tersebut ditentukan oleh masing-masing sekolah.

“Jadi kami tidak memaksakan bahwa ujian sekolah itu harus mengukur ketuntasan capaian kurikulum sampai dengan semester terakhir ini yang terdampak oleh bencana covid,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan meniadakan UN 2019/2020 karena penyebaran virus corona (Covid-19).

UN sendiri sudah sempat berjalan pada jenjang SMK pada 16 Maret lalu. Namun, terdapat 6 provinsi terdampak virus corona yang menunda dan belum menggelar UN 2020 sampai hari ini.

Ikatan Guru Dukung Jokowi

Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendukung penuh langkah pemerintah yang melakukan peniadaan Ujian Nasional (UN(=) jenjang SMP dan SMA untuk melindungi siswa dan guru dari penularan pandemi COVID-19.

“Ini adalah keputusan yang sangat tepat, dalam suasana pandemi COVID-19, yang belum jelas kapan berakhirnya,” ujar Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan ada beberapa pertimbangan, di antaranya saat ini masih banyak guru belum siap menjalankan pembelajaran jarak jauh atau kelas maya.

Pembelajaran daring tersebut, kata dia, bagian dari persiapan UN. Selanjutnya, pelaksanaan UN akan terganggu suasana psikologis masing-masing siswa yang berada dalam ketakutan tertular virus corona jenis baru itu.

“Siswa dan guru pun memiliki potensi yang sangat besar untuk tertular atau menularkan COVID-19. Meskipun dilakukan berbagai upaya pencegahan dengan berbagai macam cara disinfektan,” kata dia.

Ia mengemukakan jika UN tetap dilaksanakan maka bertentangan dengan himbauan Presiden Jokowi yang menginginkan siswa dan guru tetap berada di rumah.

“Sehingga sungguh sangat tepat apa yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo terkait peniadaan UN,” kata dia.

Pemerintah daerah juga terlihat gamang dalam menanggapi persoalan UN, yakni ada yang menunda, namun ada juga bersikukuh akan melaksanakan UN.

“UN juga tidak memiliki nilai apapun dan tidak memberikan manfaat apapun, kecuali sekadar angka-angka yang juga tidak akan ditindaklanjuti,” kata dia.

Sejak 2015, nilai UN tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan. Nilai UN juga dimanfaatkan untuk pemetaan pendidikan di daerah. Kemendikbud pada 2021 juga akan mengganti format UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Siapkan Rp305 M untuk Relawan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengajukan realokasi anggaran Kemendikbud sebesar Rp305 miliar untuk membantu penanganan virus corona (Covid-19).

Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengonfirmasi pengajuan anggaran itu. Hetifah bilang Nadiem mengajukannya pada rapat dalam jaringan (daring) bersama Komisi X DPR RI, Senin (23/3) malam.

“Tadi malam sudah dipresentasikan oleh Menteri. Menteri memaparkan anggarannya Rp305 miliar, tapi belum diputuskan,” kata Hetifah kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/3).

Hetifah juga menjelaskan rincian rencana kerja Nadiem dalam membantu penanganan corona. Dalam dokumen itu, dijelaskan bahwa Nadiem akan menggunakan Rp305 miliar untuk tiga program Kemendikbud membantu penanganan corona.

Pertama, program edukasi. Nadiem akan menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada mahasiswa kedokteran dan keperawatan. Mereka akan dipersiapkan untuk terjun membantu penanganan corona.

Mahasiswa akan dilatih menjadi narahubung yang bertugas mengelola komunikasi, informasi, dan edukasi terkait corona. Mahasiswa juga dilatih melakukan triase dan penelusuran pasien corona. Selain itu, mereka dipersiapkan untuk membantu melakukan pengujian pasien.

Mantan Bos Gojek itu juga akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit pendidikan. Sebanyak 13 RS pendidikan dan 13 Fakultas Kedokteran/Keperawatan akan disiapkan menjadi pusat tes atau rumah sakit rujukan corona.

Nadiem juga akan menggunakan sebagian dari Rp305 miliar untuk membeli peralatan medis habis pakai, seperti masker, reagen, dan alat pelindung diri (APD).

“Sudah ada alokasinya, tapi belum diputuskan. Jadi hari Kamis (26/3) dibahas lagi. Kalau ada menurut kami kurang, ditambahkan atau diperdalam,” tuturnya. (mb/cnn indonesia)

News Feed