100 Hari Jelang Pilkada Kepri, Pengamat: Sulit Paslon Penantang Kejar Petahana, Kecuali Lakukan Vote Buying

Metrobatam.com, Batam – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tinggal 100 hari. Sisa waktu tersebut menjadi penentuan sejumlah Pasangan Calon (Paslon) untuk merebut hati dan simpati publik guna memenangkan pesta Demokrasi di Bumi Segantang Lada.

Meski demikian, sisa waktu yang terbilang singkat ini dinilai tak akan mampu untuk menggeser posisi elektabilitas Paslon Petahana, Isdianto-Suryani. Pasalnya, dari catatan sejumlah lembaga survei, elektabilitas Paslon ini bertengger di posisi teratas, meninggalkan jauh lawannya.

Bacaan Lainnya

Hal ini seperti disampaikan oleh Pengamat Politik Kepri, Irfan Dinata dalam gelaran disukusi terbatas di salah satu kedai kopi di kawasan Batam Centre. Menurutnya, sulit bagi penantang untuk mengubah posisi elektoral dengan waktu yang tersisa.

“100 hari menjelang Pilkada ini tentu akan terasa sulit untuk melawan petahana. Apalagi jika melihat trend elektabilitas Paslon dari beberapa hasil survei, ternyata tidak menunjukan perubahan yang signifikan. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi lawan,” kata Irfan, Sabtu (29/08).

Lebih lanjut, Irfan juga menjelaskan faktor lain yang membuat petahana tetap unggul adalah relawan dan tim pemenangan Paslon Isdianto-Suryani yang semakin solid seiring dengan mulai munculnya berbagai isu yang menyerang Paslon Soerya-Iman maupun Ansar-Marlin.

“Nampaknya relawan SANUR mulai terbukti solid untuk memenangkan Paslin Isdianto-Suryani atau INSANI. Ini juga jadi faktor penentu kemenangan. Meskipun partai pengusungnya midle party, tapi jika mesin relawan dan simpatisan kuat, maka tentu ini juga akan sangat menentukan,” jelasnya.

Untuk itu, Irfan berkesimpulan bahwa hanya dengan vouting buying petahana bisa dikalahkan. Terlebih, lanjut Irfan jika melihat persiapan Pilkada Paslon penantang yang terbilang singkat.

“Singkatnya ya hanya dengan ‘serangan fajar’ petahana bisa dikalahkan. Ini juga tergantung berapa nominal yang disiram. Jika angkanya tak masuk, publik juga males gitu lho. Tapi praktik begini yang sangat di sayang ka, merusak Demokrasi kita,” pungkasnya. (Slman)

Pos terkait