METROBATAM.COM, BATAM – Kinerja Pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra mendapat apresiasi dari DPRD Kota Batam.
Sejumlah capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 dinilai menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari sisi ekonomi maupun pelaksanaan program prioritas daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Batam yang digelar pada Rabu (6/5/2026) di ruang sidang utama. Rapat dipimpin Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin dan dihadiri 37 dari total 50 anggota dewan.
Laporan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Tahun 2025 disampaikan oleh H. Arlon Veristo selaku perwakilan panitia khusus (pansus).
Ia menegaskan bahwa LKPJ tidak hanya menjadi laporan rutin, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah ke depan.
“LKPJ ini merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah sekaligus dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Dari hasil pembahasan, DPRD mencatat sejumlah indikator makro ekonomi Batam mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 mencapai 6,78 persen, melampaui rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,88 persen dan nasional sebesar 5,11 persen.
Menurut DPRD, capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi Batam yang tetap kuat, terutama ditopang sektor industri manufaktur serta investasi di tengah kondisi global yang belum stabil.
Selain itu, indikator sosial juga menunjukkan perbaikan. Angka kemiskinan menurun menjadi 3,81 persen dari sebelumnya 4,85 persen pada 2024. Sementara tingkat pengangguran berada di angka 7,57 persen, yang masih dipengaruhi tingginya arus urbanisasi. Indeks gini tercatat 0,375, masuk kategori sedang namun menunjukkan tren membaik.
DPRD juga menyoroti sejumlah program prioritas yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti peningkatan layanan air bersih, penanganan banjir, hingga program pengobatan gratis.
Program lainnya, seperti pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku UMKM, pemberian seragam sekolah gratis, bantuan sosial untuk lansia, serta pelatihan tenaga kerja dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor pendidikan, capaian dinilai cukup baik meski masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga pendidik dan kebutuhan ruang kelas baru. Pada 2025, kekurangan guru tercatat sebanyak 1.508 orang, dan pada 2026 masih tersisa 802 orang untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
“Hal ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat adanya keterbatasan akibat moratorium pengadaan dan pengangkatan pegawai,” ungkapnya.
Sementara di sektor kesehatan, pelaksanaan program pengobatan gratis bagi pemegang KTP Batam dinilai belum sepenuhnya optimal. DPRD mencatat masih terdapat kendala di lapangan, terutama terkait pemahaman teknis petugas dan koordinasi dengan rumah sakit swasta.
DPRD merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi serta memperkuat implementasi di tingkat teknis.
Terkait program pinjaman modal UMKM, DPRD juga menilai masih terdapat hambatan, khususnya dalam persyaratan agunan yang dibatasi jarak maksimal 10 kilometer. Hal ini dinilai perlu ditinjau kembali agar akses permodalan dapat menjangkau lebih luas, termasuk wilayah hinterland.
Secara keseluruhan, DPRD menilai kinerja Pemerintah Kota Batam berada pada jalur yang positif, meskipun masih diperlukan penyempurnaan agar program-program yang dijalankan semakin optimal dan tepat sasaran.
“Perbaikan dan inovasi harus terus dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” tutupnya. (KJP)
