oleh

DPRD Batam Gelar RDP Terkait Penundaan Kenaikan Perka Tarif Nomor 28 Tahun 2020

-BATAM, DPRD Batam-1.161 views

Metrobatam.com, Batam – Pada hari Selasa (26/1/210. Komisi lll DPRD kota Batam mengelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pengurus Asosiasi Pengusaha Limbah B3 Bahan Berbahaya dan Beracun (Aspel) Indonesia kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua komisi lll DPRD Kota Batam, Werton Panggabean tersebut terkait penundaan kenaikan tarif Pemberlakuan perka tarif Nomor 28 tahun 2020.

Dalam RDP tersebut, turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Batam Komisi lll, Dir badan usaha fasilitas dan lingkungan BP Batam, Dir lahan BP Batam, DLH kota Batam, pengurus Aspel B3 lndonesia.

Samsul, Sekretaris Aspel Batam dalam RDP tersebut mengatakan, bahwa pihaknya membacakan sebanyak 13 poin terkait Teman-teman pengelolaan limbah Plaing AS dan Batam AS yang selama ini selalu menjadi sorotan dari berbagai pihak.

“Jadi anggota kami disana memang ada beberapa anggota yang sangat perlu perluasan lahan demi untuk kelancaran pengelolaan limbah B3. Jadi ini sifatnya volumenya besar tingginya seperti gunung, jadi ini menjadi sorotan dari pihak-pihak lain, jadi sorotan kenapa itu limbah selalu tidak tuntas selalu tidak selesai karena disebabkan salah satunya keterbatasan lahan di KPLI,” jelas Samsul.

Selain itu Samsul juga memohon pertimbangan terkait setatus lahan di KPLI bahwa lahan di KPLI itu perlu disamakan dengan yang lain, sebab mengingat masih satu kawasan dan masih satu amdal.

“Jadi perlu diketahui bersama bahwa disana ada 2 bentuk satu kawasan di dalam kawasan, ada yang sifatnya sewa pertahun dan ada juga sifatnya pembayaran UWTO. Jadi ini mohon pertimbangan kepada pimpinan rapat pada siang hari ini, karena ini yang membuat ketidak adilan di lingkungan KPLI,” pintanya

Jadi terkait hal tersebut kata Samsul, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai bahan yang dapat saya bacakan pada pagi hari ini, semoga dapat memberikan dan berkenaan semua dan mendapatkan solusi yang terbaik serta pembangunan kawasan limbah B3 di Kabil yang benar-benar tingkat nasional,” ungkap Samsul.

“Karena kita sudah sifatnya Nasional tapi kawasan disana belum sesuai dengan kawasan limbah B3 terutama penghijauannya juga dari dulu sampai sekarang tidak pernah hijau terimakasih,” katanya.

Sementara itu Ketua komisi lll Werton Panggabean, mengatakan, bagi pengusaha Aspel asosisi Aspel para tenang-tenang tidak menerima dan menolak, kemudian biar diberlakukan disitu keseteraan dan tidak ada perbedaan.

Sambungnya, artinya, tidak ada istilah ada UWTO ada sewa di lahan tersebut, Jadi mereka itu meminta kesamaan hak supaya kewajiban kesamaan.

“Jadi kalau terkait lahan yang ada di KPLI itu ada sifatnya sudah memiliki PL dan ada juga sifatnya disewa,” pungkasnya.

(Sumber: informasijurnalis)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed