Sekdaprov Kepri Optimistis APBD 2017 Selesai Sebelum Februari

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah

Metrobatam.com, Batam – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah optimistis APBD 2017 bisa selesai dan disahkan sebelum Februari mendatang, agar roda pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan rencana.

“Harapan saya selesai akhir Januari ini,” katanya di Batam, Jumat.

Read More

Rancangan APBD Kepri dikembalikan DPRD dalam rapat paripurna, Rabu (18/1). Legislator meminta pemerintah memperbaiki beberapa poin yang dianggap belum selesai.

Ia mengatakan saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tengah melengkapi apa saja yang diminta DPRD, agar APBD bisa disahkan.

“Sekarang lagi dipersiapkan teman-teman di Bappeda, sesuai dengan apa yang diminta. Apa-apa saja yang diminta akan dipenuhi,” kata dia.

Ia menjelaskan akibat molornya penetapan APBD, maka ada sejumlah konsekuensi yang ditanggung pemda, antara lain pembangunan dan pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas menjadi terkendala.

Rencana pembangunan yang semestinya sudah masuk tahapan penyusunan “detailed engineering design” dan lelang menjadi tertunda.

“Gaji PTT, THL semua belum, yang Januari belum diterima,” katanya.

Sebelumnya, lima dari enam fraksi di DPRD Kepri, yaitu Fraksi PKS dan PPP, Fraksi PKN, Fraksi Partai Hanura Plus dan Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PDIP menolak nota keuangan yang diserahkan Gubernur Nurdin.

Juru bicara Fraksi Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan, Suryani, menegaskan ada banyak keganjilan yang ditemukan di dokumen nota keuangan, namun tidak akan dibaca secara keseluruhan.

Suryani membeberkan di dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, belanja langsung sebesar Rp1.673.470.774.098 dan ditambah dana tunda bayar dari pusat menjadi Rp1.813.621.817.797, sedangkan di dokumen Rancangan APBD 2017 sebesar Rp1.816.167.990.447.

“Ada selisih anggaran yang cukup besar. Kenapa ini terjadi?” ujarnya.

Juru bicara Fraksi Kebangkitan Nasional Sirajudin Nur mengatakan dalam nota keuangan tidak tergambar program pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam nota keuangan juga tidak dijelaskan apa upaya pihak eksekutif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Antara

Related posts