2 Eks Wakil Ketua Komisi II DPR Tuding Anggota Banggar Kawal Anggaran E-KTP

Metrobatam, Jakarta – Dua Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR yakni Taufiq Efendi dan Teguh Juwarno kompak menuding ‎anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR 2009-2014 yang mengawal anggaran proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Anggaran untuk megaproyek tersebut diketahui mencapai Rp5,9 triliun.

Hal itu diungkapkan keduanya saat bersaksi di sidang perkara e-KTP untuk terdakwa Irman dan Sugiharto di ‎di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (23/3).

Bacaan Lainnya

“Yang bisa mengawal itu orang-orang Banggar, kita enggak bisa, itu Banggar ada kaitan dengan anggaran,” kata Taufik.

Senada dengan mantan rekannya tersebut, Teguh Juwarno juga menyatakan hal‎ yang sama. Menurut Teguh, bahwa Banggar yang memiliki kewenangan terkait pengawalan proses anggaran proyek e-KTP. “Yang tau mengenai anggaran itu ada di badan anggaran,” kata Teguh.

Ketua Komisi VI DPR itu mengklaim, Komisi II hanya mengetahui soal pagu anggaran yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tidak ikut mengawalnya hingga akhir.

“Kementerian usulkan anggaran, mereka usulkan kegiatan, misalnya e-KTP. Pemerintah merasa kekurangan anggaran, mereka kemudian mengusulkan. Di komisi (Komisi II) bahas pagu anggaran yang sudah disetujui pemerintah,” tandasnya.

Seperti diketahui, dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, tertulis aliran uang hasil dugaan korupsi e-KTP ke kantong anggota Banggar DPR 2009-2014.

Berdasarkan isi dakwaan itu, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengaku menyerahkan sejumlah uang kepara mantan Ketua Banggar DPR, Melchias Marcus Mekeng senilai USD1,4 juta, mantan Wakil Ketua Banggar DPR, Mirwan Amir senilai USD1,2 juta.

Kemudian, mantan Wakil Ketua Banggar DPR dari PDIP, Olly Dondokambey senilai USD1,2 juta, mantan anggota Komisi II DPR dan juga wakil ketua Banggar, Agun Gunanjar Sudarsa USD1 juta dan mantan Wakil Ketua Banggar DPR, Tamsil Linrung sebesar USD700 ribu.

Namun, Melchias membantah keras tudingan dirinya turut menerima uang haram e-KTP. Bahkan, lantaran merasa difitnah Melchias melaporkan Andi Narogong ke Bareskrim Polri.

Kompak Klaim Tak Ikut Rapat
Dua mantan Wakil Ketua Komisi II DPR, Teguh Juwarno dan Taufiq Effendi kompak mengklaim tidak terlibat dalam rapat-rapat pembahasan anggaran proyek e-KTP dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dua rapat di bulan Mei 2010. Saya tidak hadir. Saat itu saya sedang sakit. Saya tidak pernah hadir sekalipun,” ujar Teguh Juwarno.

Dalam hal ini, terdapat dua rapat di tanggal 5 Mei dan 11 Mei 2010 yang membahas anggaran proyek e-KTP tersebut dengan Kemendagri yang diklaim tidak dihadiri oleh Teguh.

Namun, hakim PN Tipikor tidak percaya begitu saja dengan pernyataan Teguh. Hakim pun kemudian membeberkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang membuktikan ada rapat dengan Kemendagri yang dihadiri oleh kedua mantan Wakil ‎Ketua Komisi II DPR itu.

“Saya pastikan bahwa keterangan tersebut keliru. Ada catatan notulensi terjadi 5 Mei 2010. Saat itu saya sedang sakit. Saya bisa membuktikan surat rekam medisnya,” jelas Teguh.

Sementara itu, rekannya Teguh, Tauffiq Effendi juga menyatakan hal serupa. Dirinya mengaku tidak pernah menghadiri rapat-rapat terkait pembahasan anggaran proyek e-KTP. “Dalam rapat saya lebih banyak tidak mengikuti. Karena saya lebih banyak bahas aparatur Sipil negara,” klaim Taufiq.(mb/okezone

Pos terkait