Fraksi Demokrat DPRD Kota Batam Kecewa Kepada Wako Batam

Metrobatam.com, Batam – Fraksi Demokrat DPRD Kota Batam secara terbuka menyatakan sikap kecewa terhadap kepemimpinan Walikota Batam, Muhammad Rudi, sebab hasil reses mereka terkait kepentingan publik tidak pernah diakomodir.

Kekecawaan tersebut dipertontonkan langsung dalam rapat Paripurna Laporan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017. Dimana laporan hasil reses Fraksi Demokrat hanya dibacakan lewat kursi anggota DPRD Kota Batam, padahal lazimnya berdiri di atas podium.

Read More

“Laporan reses Demokrat saya baca dari kursi ini. Karena berulang kali tidak pernah ditanggapi, mudah-mudahan ini ditanggapi,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Batam, Mesrawati Tampubolon, Senin (15/1).

Dia mengatakan, permintaan masyarakat melalui reses anggota DPRD Kota Batam selayaknya diakomodir oleh Pemko Batam, agar tercipta sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Kota Batam. “Biar kami tidak dianggap bohong karena tidak pernah ditanggapi,” ujarnya.

Dia menilai kebijakan anggaran Pemko Batam tahun 2018 tidak pro terhadap masyarakat, misalnya seperti pemotongan anggaran yang menyangkut kepentingan publik. “Kami minta dikembalikan,” kata Mesra.

Bahkan, dia mengkritik keras pembangunan jalan yang dilakukan Pemko Batam. “Pemko jangan perbaiki jalan saja, namun tidak ada drainase, sehingga jalan tersebut kembali rusak dan mengakibatkan banjir,” sampainya.

Menanggapi itu, Pimpinan sidang yang juga selaku Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan bahwa pandangan fraksi Demokrat memiliki arti luas. “Singkat, padat namun luas artinya,” katanya sambil tersenyum.

Ditempat sama, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Batam, Suardi Tahirek dalam hasil laporan reses menyampaikan bahwa masyarakat Kota Batam masih membutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur, mulai dari pelebaran jalan, pembangunan drainase dan batu miring.

“Juga minta perhatian Pemko untuk memfasilitasi tranportasi laut khusus wilayah pesisir,” katanya.

Sedangkan Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Batam, Bustamin Hasibuan dalam hasil reses memberikan dukungan kepada Pemko Batam dalam upaya melakukan pelebaran jalan, namun sediki ditekankan tentang utilitynya.

“Serta berdasarkan serapan aspirasi dari masyarakat meminta kepada Pemko Batam untuk kordinasi dengan BP Batam terkait pengurusan IMB karena masih belum lancarnya pengeluaran IPH,” katanya.

Sementara Ketua Fraksi Gerindra, Harmidi dalam laporan resesnya mendesak adanya legalitas Kampung Tua, bukan terkesan diabaikan dengan status yang tidak jelas.

 

Sumber : Haluankepri

Related posts