Metrobatam, Jakarta – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyatakan tak ada istilah kampus steril dari pengawasan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal ini merespons penangkapan terduga teroris di Universitas Riau.
Nasir mengatakan bentuk pengawasan dengan BNPT itu antara lain pendataan nomor ponsel maupun media sosial dosen dan mahasiswa.
“Maka tidak ada istilah kampus steril dari pemeriksaan, itu enggak boleh. Kampus bukan dalam hal ini mimbar akademik, di mana orang lain tidak bisa masuk. Tidak. Kalau itu menggangu keamanan apapun itu dan di mana pun itu tempat harus dilakukan,” kata Nasir di Jakarta, Senin (4/6).
Menurutnya, sejak 2015 Kemenristekdikti telah bekerja sama dengan BNPT untuk mengawasi kegiatan di kampus demi mencegah radikalisme. Kerja sama itu akan diintensifkan kembali.
“Sekarang saya berkolaborasi dengan BNPT supaya apa yang terjadi di Riau itu tidak terjadi lagi. Tidak hanya di situ saja, nanti itu muncul di mana-mana, mereka masuk di kampus mungkin di mana saja akan terjadi, tidak hanya di kampus,” kata Nasir.
Nasir mengatakan tak tertutup kemungkinan kegiatan terduga teroris masih dilakukan di dalam kampus sebagaimana kasus di Univeritas Riau.
“Mungkinlah. Saya bilang mungkin. Makanya kita harus preventif betul. Akan muncul lagi, mungkin akan terjadi,” ujar Nasir.
Nasir membantah pihaknya kecolongan terkait tertangkapnya terduga teroris di Unri. Dia meyakini radikalisme di kampus telah tumbuh sejak 1983, khususnya ketika pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto membentuk kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).
Kebijakan itu ditujukan untuk melarang segala aktivitas politik di kampus oleh sejumlah lembaga mahasiswa yang aktif mengkritik pemerintah. Alhasil, kemunculan NKK/BKK itu memicu tumbuhnya gerakan-gerakan radikal di kalangan mahasiswa.
“Bukan kecolongan. Saya sudah berkali-kali cerita, kasus ini adalah kejadian sejak tahun 1983 setelah ada NKK/BKK. Kemudian, kampus ada kekosongan kegiatan terus diisi mereka (radikal), dan ini berjalan sampai sekarang,” kata Nasir.
Mantan rektor Universitas Diponegoro itu pun menyebut NKK/BKK tidak akan dihidupkan kembali karena khawatir kampus akan menjadi lahan politik.
Lebih lanjut, Nasir berpendapat radikalisme tidak hanya tersebar di perguruan tinggi. Sejumlah guru SMP dan SMA juga ada yang menyebarkan paham antiPancasila itu ke anak didiknya.
Oleh sebab itu, Nasir mencanangkan Pendidikan Bela Negara dan program Wawasan Kebangsaan terlebih sejak organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bersemangat mewujudkan negeri Khilafah dilarang berdiri di Indonesia.
Tanggapan Rektor ITS
Beberapa waktu lalu Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menyebutkan ada tujuh universitas dan institut di Indonesia yang sedang diawasi lantaran dinilai telah terpapar paham radikalisme. Dua di antaranya ada di Surabaya, yaitu Universitas Airlangga (Unair) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Menanggapi hal ini, Rektor ITS Prof Joni Hermana mengatakan selama ini kondisi kampusnya justru kondusif dan adem ayem. Ia juga mengaku tidak melihat adanya aktivitas mencurigakan di kampusnya. Saat dimintai pendapat, Joni juga mengaku tengah menunggu data resmi dari BNPT.
“Saya lebih baik menunggu BNPT untuk mengeluarkan datanya dulu saja. Soalnya selama ini saya merasa suasana kampus ITS kondusif, adem ayem,” ujar Prof Joni saat dihubungi detikcom, Senin (4/5).
Kendati kabar tersebut telah menyebar di beberapa media massa, Joni mengaku dirinya dan para civitas akademika senantiasa memberikan pendampingan untuk aktivitas mahasiswa. Hal ini dilakukannya guna mengontrol seluruh aktivitas mahasiswa.
“Tapi kata BNPT tersusupi? Kami di ITS selalu melakukan pendampingan terhadap aktivitas mahasiswa,” tambahnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga selalu melakukan pengelolaan kepada siapa saja yang akan dijadikan mentor. Mentor ini biasanya akan melatih sebuah tim yang mana anggotanya terdiri dari dosen dan mahasiswa.
“Dan kami juga melakukan pengelolaan terhadap siapa saja yang akan dijadikan mentor oleh sebuah tim yang anggotanya terdiri dari dosen, dan mahasiswa,” lanjut Joni.
Upaya-upaya ini, tambah Joni, dilakukan untuk menangkal adanya upaya penyusupan terhadap pemahaman dan aliran radikal. Hal ini diakui Joni sudah dilakukan sejak ia menjabat sebagai rektor ITS di tahun 2015.
“Keterlibatan aktif di kampus kami dimaksudkan sebagai upaya aktif dalam menangkal adanya upaya penyusupan terhadap pemahaman dan aliran yang radikal. Setidaknya itu sudah dilakukan sejak saya menjadi Rektor tahun 2015,” katanya.
Untuk itu, Joni mengaku heran ketika BNPT mengeluarkan pernyataan jika kampusnya tersusupi radikalisme. Karena selama ini, ia dan mahasiswa mengaku merasa aman dan nyaman selama di kampus.
“Karena itu saya heran kalau sekarang dikatakan kampus kami tersusupi radikalisme. Kami di kampus merasa nyaman dan aman selama ini. Dan kami ingin tetap menjaganya seperti itu,” tutupnya. (mb/cnn indonesia)
