5 Usulan PKS untuk Tangani Pandemic Covid-19 di Kepri

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Terkait dengan penanganan Covid 19, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melayangkan Surat Resmi Kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

“Kami dari Fraksi PKS menyampaikan beberapa usulan ke Pemprov melalui surat resmi yang kami PKS layangkan. Ada 5 (lima) usulan yang kami sampaikan ke Pemprov Kepri,” ungkap Ing Iskandarsyah, Ketua Komisi II, DPRD Provinsi Kepri, Senin (30/3/2020) di ruang rapat Komisi II, Kantor DPRD Provinsi Kepri.

Bacaan Lainnya

Kata Iskandarsyah, pertama dalam usulan tersebut meminta pemerintah melakukan karantina terhadap pemudik yang datang dari luar Kepri secara langsung, baik pemudik lokal maupun TKI dari luar negeri, serta pemulangan TKI harus sesuai dengan SOP kesehatan. Hal ini sebagaimana amanat UU No.6 Tahun 2018 Tentang karantina kesehatan pasal 15 yang mengatur karantina di pintu masuk dan wilayah.

Kedua dalam usulan tersebut meminta pemerintah untuk menyediakan sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 terutama masyarakat miskin dan yang tidak bekerja karena kondisi pandemic ini.

Ketiga, dalam usulan tersebut meminta pemerintah terhadap penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat – alat tes lainnya) RT PCR dan Rapit Test) segera dipenuhi dengan melakukan tes dengan prioritas lebih dahulu pada status Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), serta tenaga medis dan kesehatan.

Sedangkan usulan ke empat PKS meminta Pemprov Kepri merespon segera amanat Permendagri No. 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah bahwa untuk pendanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah bersumber dari APBD yaitu dari belanja tidak terduga. “Apabila tidak memenuhi dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan dan kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta memanfaatkan uang kas yang ada,” ungkapnya.

Sedangkan usulan kelima meminta pemerintah bertindak cepat untuk mengusulkan segera kepada Pemerintah Pusat agar melakukan karantina wilayah. Sebagai amanat UU No.6 Tahun 2018 Tentang karantina kesehatan.

Iskandarayah juga mengatakan, saat ini karantina wilayah pasal 55 merupakan suatu keharusan bagi Provinsi Kepri, dengan pertimbangan bahwa Kepri merupakan salah satu lalu lintas manusia dari Luar Negeri. Kondisinya belum memiliki sarana dan prasarana pendeteksi Covid-19 secara lengkap.

“Kami (Fraksi PKS, red) berharap dengan penyampaian usulan yang kami layangkan ke Pemprov Kepri dapat ditindaklanjuti,” tutupnya.

(budi mb)

Pos terkait