Paripurna DPRD Batam Bahas Laporan Ranperda Pembangunan Berbasis Masyarakat

Metrobatam.com Batam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar agenda Rapat Paripurna pembahasan Laporan Pansus Ranperda Pembangunan berbasis Pemberdayaan di Kelurahan serta penyampaian penjelasan Walikota Batam atas Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kota Batam TA 2021 dan penyampaian Penjelasan Walikota Batam atas Ranperda RPJMD Kota Batam 2021-2026.

Rapat paripurna tersebut digelar secara Virtual dengan di hadiri sebanyak 35 anggota dewan yang hadir, walikota Batam, Beserta para FKPD.

Bacaan Lainnya

Rapat itu dipimpin oleh Wakil ketua III DPRD Kota Batam, Ahmad Suryadi.

Dalam Rapat tersebut, Ketua Komisi III Dprd Kota Batam, Werton Panggabean membacakan laporan Pansus Ranperda Pembangunan Berbasis Pemberdayaan di Kelurahan.

“Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu elemen yang sangat penting, guna mensukseskan pembangunan sebuah daerah, hal ini menempatkan masyarakat sebagai sentral dalam sebuah pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai obyek yang dibangun. Tetapi, jadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan itu sendiri,” jelas Werton, Senin (27/7/2021).

Werton juga mengatakan, ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan tolak ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, yang kedua masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pemerintah jika masa juga dilibatkan dalam pembangunan itu sendiri, dan yang ketiga, adanya anggapan bahwa suatu hak demokrasi bahwa masyarakat harus di libatkan dalam hal pembangunan itu.

Di sisi lain, Walikota Batam juga menyampaikan laporan penyampaian Penjelasan Walikota Batam atas Ranperda RPJMD Kota Batam 2021-2026.

Rudi menyampaikan, ada beberapa item yang harus dibangun untuk Kota Batam.
Yang pertama membangun sumberdaya masyarakat yang kondisional dan sejahtera. Yang kedua, meningkatkan perekonomian kota Batam yang merata dan inklusif dengan saran, Meningkatnya produktifitas industri kecil, meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan ekonomi kreatif daerah. Yang ketiga, mewujudkan infrastruktur kota yang serasi dan berkualitas dengan tata ruang yang berwawasan lingkungan.

Dengan saran, terwujudnya tata ruang kota Batam yang konsisten, meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan hijau.

Dalam Rapat itu, ada dua pembahasan yang akan dilanjutkan pada bulan agustus mendatang. Dikarenakan, belum adanya hasil fasilitasi dari gubernur Kepulauan Riau. (Fai)

Pos terkait