Dua Kali Tidak Hadir RDP, Komisi I DPRD Batam Kesalkan Perangai Dir Lahan BP Batam

Budi Mardiyanto

Metrobatam.com Batam – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD ) Kota Batam kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan atas pengalokasian lahan Yayasan Darusallam yang berada di Kavling Sagulung, kelurahan Sei Lekop, Kota Batam, Kepri.

Dalam rapat tersebut, yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Batam Budi Mardiyanto menyayangkan atas Badan Penguasaan (BP) Batam yang lagi lagi tidak menghadiri undangan dari Komisi I DPRD Batam.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) kota Batam, Budi Mardiyanto mengatakan, Pihkanya kesal atas ketidak hadiran pihak BP Batam dalam hal ini Direktur Lahan (Dir Lahan) Batam atas permasalahan lahan yang belum terselesaikan. Pihaknya menganggap BP Batam tidak menghargai parlemen perwakilan rakyat.

“Ini sudah agenda ke dua kami dengan pengurus Yayasan Darusallam. Dua kali RDP tidak dihadiri oleh BP batam, sedangkan yang bisa menjelaskan permasalahan ini adalah BP Batam,” kata Budi saat diwawancarai awak media pada Rabu, (18/8 /2021) siang.

Bacaan Lainnya

Budi menuturkan, pihak yayasan Darusallam sudah mempersiapkan dokumen pendukung atas permohonan yang di buat untuk pengalokasian lahan tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada penyelesaian atas lahan tersebut.

“Surat permohonan sudah di berikan kepada BP Batam termasuk surat hibah atas lahan itu. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian dari pihak BP Batam dalam pengalokasian lahan Yayasan Darusallam. Sementara itu, persiapan yang matang sudah dipersiapkan pihak yayasan,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya akan membuat laporan dan pengaduan atas ketidak hadiran BP Batam dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

“Kita akan buat laporan dan pengaduan atas perangai BP Batam. Tentu ini meremehkan parlemen dewan perwakilan rakyat,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan (DRPD ) Batam Utusan Sarumaha mengatakan, pihaknya sangat mendukung program pemerintah dalam pembangunan di kota batam. Namun, tidak ada salahnya jika sarana pendidikan juga di permudah oleh pemerintah.

Budi Mardiyanto, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kota Batam.”Kita berharap, pemerintah dapat mempermudah rencana pembangunan Yayasan Darussalam. Kita juga sangat mendukung pemerintah dalam pembangunan. Namun, tidak ada salahnya mempermudah pembangunan dalam membangun sarana pendidikan di kota Batam,” pungkasnya. (Fai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *