Anggota DPRD Batam, Mulia Rindo Purba: Wali Kota Ex-officio Kepala BP Batam Jadi Kesempatan Menyelesaikan Kampung Tua

Keterangan gambar: Anggota Komisi II DPRD Batam, Mulia Rindo Purba. /METROBATAM.COM

METROBATAM.COM, BATAM – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam, Mulia Rindo Purba, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Batam maupun Badan Pengusahaan (BP) Batam agar segera menyelesaikan persoalan kampung tua di Batam.

Ia mengatakan, persoalan tersebut sudah berlarut-larut dan punya kaitan luas terhadap kepastian tempat tinggal masyarakat maupun kelangsungan investasi ke depan.

Bacaan Lainnya

“Harusnya ini kesempatan emas Batam untuk menyelesaikan persoalan kampung tua, karena Wali Kota Batam, Muhammad Rudi juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam,” kata Rindo, panggilannya, usai Rapat Paripurna terkait Laporan Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) atas Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penataan Kampung Tua di Kantor DPRD Kota Batam, Kamis, (13/1/2022).

Rindo melanjutkan bahwa, persoalan kampung tua harus segera selesai karena dalam hal ini masyarakat sudah lama menunggu kepastian. Di sisi lain, ada kalangan pengusaha yang lahannya berpotensi bersinggungan dengan kampung tua, sehingga juga butuh kepastian.

“Saat ini, masa emas Batam dipimpin satu nakhoda, harusnya dimanfaatkan agar persoalan kampung tua ini cepat selesai,” ujarnya.

Ia mengusulkan, semua pihak berwenang dalam penyelesaian persoalan kampung tua tersebut duduk bersama mulai dari Pemko Batam, BP Batam, Badan Pertanahan, dan pihak-pihak lainnya.

“Kalau persoalan ini tak selesai, sampai kapan Ranperda ini ditunda terus. Tadi sudah diputuskan kembali, ditunda 60 hari ke depan,” ungkapnya.

Rindo juga tak ingin persoalan tersebut berkepanjangan. Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu berharap semua pihak terbuka agar persoalan ini menemukan titik terang.

“Kasihan masyarakat kita yang tinggal di kampung tua. Makanya, harus cepat diselesaikan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Bapemperda DPRD Batam, Hendrik, melaporkan Ranperda Penataan Kampung Tua. Hadir dalam rapat itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Amsakar mengatakan, keputusan bersama dalam rapat paripurna disepakati penundaan selama 60 hari ke depan.

“Persoalan memang cukup kompleks, baik itu terkait antarregulasi, tentang kawasan, RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah), lokasi itu bersinggungan dengan yang lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, berkomitmen menyelesaikan persoalan 37 Kampung Tua. Sejumlah persoalan sudah disampaikan ke pusat melalui Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, saat berkunjung ke Kampung Tua Tanjungriau, Sekupang, Kamis, (2/9/2021) lalu.

“Mumpung ada Pak Wamen, saya sampaikan bahwa, penyelesaian kampung tua ini tidak bisa sepihak, ada BP Batam, Pemko Batam, juga Badan Pertanahan Nasional (BPN),” katanya.

Ia mengungkapkan, beberapa persoalan kampung tua yang tak kunjung selesai, akibat sudah ada Pemeriksaan Lengkap (PL) yang dikeluarkan oleh BP Batam, sebelum Rudi menjabat Kepala BP Batam.

“Untuk menyelesaikannya harus melalui pengadilan. Namun, ada enam lokasi (dilakukan pencabutan PL) yang sudah selesai melalu proses kekeluargaan,” katanya. (*)

Pos terkait