Widiastadi Nugroho Dampingi Dishub Kepri Dapatkan Izin Potensi Ruang Laut

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang berusaha memanfaatkan potensi ruang laut yang dimilikinya guna mensejahterakan masyarakat Kepri.

Usaha tersebut tampaknya sudah menemui titik terang, pada sidang lanjutan penyelesaian sengketa peraturan perundang undangan melalui jalur nonlitigasi yang digelar di Direktorat Peraturan Perundangan-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Read More

Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Perhubungan selaku pemohon dinyatakan berwenang untuk memungut retribusi atas pemanfaatan ruang laut yang dimilikinya sebagaimana di atur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Selama ini pemanfaatan ruang laut di Kepri dipungut oleh Kementerian Perhubungan atas dasar Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Kedepan Pemprov Kepri berhak memungut retribusi jasa kepelabuhanan sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 135 ayat (1) UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi Daerah.

“Alhamdulillah kita berhasil merebut kewenangan kita di laut” ujar Jamhur Ismail selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri.

Turut mendampingi Dishub Kepri, Dalam pengajuan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan lewat jalur nonlitigasi ini Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Widiastadi Nugroho.

(Budi Mb)

Related posts