Kebijakan Walikota Rahma Dinilai Salah Kaprah

Kebijakan Walikota Rahma dinilai Salah Kaprah

METROBATAM.COM|TANJUNGPINANG – Kendati menjadi masalah dasar kebijakan yang dilakukan kepala daerah Kota Tanjungpinang atas pengunaan anggaran yang telah di refocusing yang tidak sesuai ketentuan Permendagri nomor 26 tahun 2021 yang pertanyaan oleh anggota dewan legislatif Kota Tanjungpinang sesuai fungsi dan tugasnya sebagai pengawasan

Walaupun Permendagri mengamanatkan, refocusing anggaran APBD dapat dilakukan Kepala daerah dan tanpa melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) untuk kepentingan Penanganan Covid-19

Bacaan Lainnya

Tokoh masyarakat Penyengat Said Ahmad Syukri alias SAS Joni menilai atas dasar kebijakan salah kaprah tersebut Walikota Tanjungpinang enggan menghadiri Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tanjungpinang.

Lanjutnya, jika melihat kondisi ekonomi dari pandemi covid19 awal tahun kemaren dan penerapan PPKM Darurat level 4, masyarakat kota Tanjungpinang saat membutuhkan bantuan penanganan dan pemulihan ekonomi maupun bantuan sosial Pandemi Covid-19, harusnya anggaran refocusing tersebut dikelola Pemerintah kota (Pemko) Tanjungpinang lebih fokus pada kegiatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi masyarakat.

“Namun kenyataan pemerintah lebih menutupi pengunaan anggaran refocusing yang digunakan kepentingan bukan untuk masyarakat yang kena dampak PPKM level 4 covid-19 sedangkan untuk membantu masyarakat dana zakat pegawai Pemko Tanjungpinang yang diandalkan,” ujarnya.

“Refocusing pemerintah kota Tanjungpinang banyak yang salah peruntukan, hanya untuk kepentingan kegiatan kegiatan rutin kantor dan pengadaan langsung bukan untuk kepentingan masyarakat,” tambah Sas Joni.

“Bahkan ada kebijakan atau aturan yang salah kaprah hanya untuk kepentingan diri sendiri sedangkan masyarakat lagi membutuhkan bantuan pemulihan ekonomi pada masa PPKM level 4 covid yakni Perwako tentang tata cara pembayaran TPP ASN yang dibuat tahun 2021 walupun belum memiliki penomoran tapi diduga sudah menikmati dana TPP Rp3.9 milyar tersebut,” terangnya.

“Dalam Perwako tersebut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota turut menikmati Padahal dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, profesi bagi Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah,” ungkap Sas Joni

“Belum lagi anggaran yang digunakan untuk bantuan hibah sebesar Rp1,47 miliar kepada 11 instansi vertikal di Kota Tanjungpinang (Bersumber dari APBD 2021 DIPA Administrasi Tata Pemerintahan Sekretaris daerah kota Tanjungpinang),” sebutnya.

Sangat Ironis kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Tanjungpinang dan sangat wajar sekali DPRD menggunakan hak hak dalam pengawasannya karena di lihat dari DIPA-APBD 2021 kota Tanjungpinang, tidak nampak satupun alokasi pos anggaran APBD 2021 untuk hibah bantuan bagi warga masyarakat yang terdampak Covid-19 atau pun alokasi anggaran APBD untuk pemulihan atau recovery ekonomi warga dan pelaku usaha terdampak Covid-19

Berikut ini daftar rincian hibah yang bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang TA 2021 kepada instansi vertikal berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) APBD Kota TA 2021:

1.Belanja Hibah Uang ke Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang Rp50 juta
2.Belanja Hibah Uang ke Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan IV (Yonmarhanlan IV) Rp50 Juta
3.Belanja Hibah Uang ke Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Rp400 juta
4.Belanja Hibah Uang ke KODIM 0315 Bintan Rp70 juta
5.Belanja Hibah Uang ke LANUD Rp100 juta
6.Belanja Hibah Uang ke Pengadilan Agama Rp50 juta
7.Belanja Hibah Uang ke Pengadilan Negeri Rp100 juta
8.Belanja Hibah Uang ke Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) Rp50 juta
9.Belanja Hibah Uang ke POLRES Tanjungpinang Rp400 juta
10.Belanja Hibah Uang ke Puspenerbang LANUDAL Tanjungpinang Rp100 juta
11.Belanja Hibah Uang ke Puspenerbang TNI AL Wing Udara Rp100 juta.

Total Dana Hibah APBD 2021 kota Tanjungpinang ke 11 Instansi Vertikal Rp1,47 M

Selain Dana Hibah, Instansi Vertikal Juga Dapat Proyek Pembangunan Rp5,583 M Di APBD 2021 kota Tanjungpinang

Selain pemberian dana Hibah dari APBD 2021 secara tunai, Pemerintah kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kota Tanjungpinang, juga mengalokasikan kegiatan proyek senilai Rp.5.583 Miliar dari APBD 2021.

Sejumlah kegiatan proyek fisik itu dilakukan untuk Pembangunan Mess Polres Kota Tanjungpinang dengan dana Rp.4.300.000.000,- dari APBD 2021 Nomor RUP 29684785. Dana Konsultan Pengawas Pembangunan Mess Polres Kota Tanjungpinang Rp.92.013.000,- Dana Konsultan Perencanaan Pembangunan Mess Polres Kota Tanjungpinang Rp100.000.000,-.
Total Rp.4,492 Milliar.

Rehabilitasi Lapangan Tembak Yonmarhanlan IV Jl.Ciku Kel.Kampung Baru Tanjungpinang Rp200.000.000 RUP Nomor 28493493, Dana Pengawasan proyek Rp20.000.000, Dana Perencanaan Proyek Rp30.000.000, kemudian dana Pengawasan Rehabilitasi Gedung Mesiu Yonmarhanlan Jl.Hangtuah No.3 Rp.10.500.000, Perencanaan Rehabilitasi Gedung Mesiu Yonmarhanlan Jl.Hangtuah No.3 Rp18.000.000,- Total Rp.260 juta.

Kemudian, Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Tanjungpinang di Jalan Basuki Rahmat Rp.201.564.000 Pengadaan Langsung RUP Nomor 28493631 ,Dana Pengawasan Rp.10.060.500 dana Perencanaan Pembangunan Rp.19.980.400,- Total Rp230 Juta.

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Mako Lanud Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang Rp.499.996.590  RUP nomor 28493739, Dana Konsultan Pengawasan Rp.34.999.103 Dana Perencanaan Rp.50.024.493,- Total Rp583 juta.

(Nurhan Erlangga)

Pos terkait