KOTAMOBAGU, METROBATAM.COM – Pemerintah Kota Kotamobagu terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin sinergi dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) guna menyelaraskan perencanaan, meningkatkan efektivitas anggaran, serta mencegah tumpang tindih program.
Pembahasan kerja sama tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Kotamobagu, Kamis (15/10/2026), dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah dan perwakilan pendamping program dari pemerintah pusat.
Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., menegaskan bahwa sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Menurutnya, keselarasan perencanaan diperlukan agar program pembangunan di tingkat kota dan desa berjalan seiring, terutama karena sejumlah wilayah desa di Kotamobagu berada dalam kawasan perkotaan.
“P3MD hadir sebagai representasi dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengawal serta mengawasi arah pembangunan di desa. Karena itu, kita harus memastikan perencanaan dari tingkat kota hingga desa berjalan dalam satu frekuensi yang sama,” ujar Weny.
Ia menjelaskan, penyelarasan program juga bertujuan memastikan setiap anggaran pembangunan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber pendanaan lainnya, dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
Dengan perencanaan yang terintegrasi, potensi pemborosan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang saling tumpang tindih diharapkan dapat diminimalkan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa agar berlangsung lebih merata.
Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Pemkot Kotamobagu berkomitmen menyiapkan tenaga ahli dari berbagai perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di desa.
Tenaga ahli tersebut akan membantu pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan, sekaligus memastikan setiap program sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan yang berlaku.
“Secara kelembagaan dan teknis, kami siap membantu desa. Kami menyiapkan tenaga ahli bidang pembangunan agar kualitas infrastruktur dan tata kelola pemerintahan desa di Kotamobagu semakin profesional dan mandiri,” pungkas Weny.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkot Kotamobagu berharap pembangunan desa dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan berkesinambungan, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota. (W)
