oleh

Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun Dituntut 6 Tahun Penjara

Metrobatam, Jakarta – Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun dituntut hukuman enam tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asri Irwan mengatakan Nurdin dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima sejumlah gratifikasi dan suap terkait izin reklamasi.

“Menuntut, menyatakan terdakwa Nurdin Basirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata Jaksa Asri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta saat membacakan surat tuntutan, Rabu (18/3).

Selain menuntut hukuman pidana, jaksa juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

“Jaksa menuntut agar hak untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana,” ucap Asri.

Dalam perkara ini Nurdin dinilai terbukti menerima sejumlah gratifikasi, antara lain, satu tas koper merek Aigner yang berisi uang Rp463 juta, satu goodie bag berisi uang Rp414 juta, satu dus bertuliskan ‘air mineral Bestari’ berisi uang Rp500 juta, dan satu tas karton putih bertuliskan ‘Pemprov DKI Jakarta’ berisi uang Rp659,9 juta.

Nurdin juga disebut menerima gratifikasi dari pengusaha terkait penerbitan izin pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, dan izin reklamasi dan Kepala OPD di lingkungan pemprov Kepri senilai lebih dari Rp4,228 miliar.

Mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kepulauan Riau itu juga diyakini telah menerima uang sebesar Rp45 juta, Sin$5 ribu, dan Sin$6 ribu dari pengusaha Kock Meng, Johanes Kodrat, dan Abu Bakar melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Edy Sofyan.

Uang itu diberikan agar Nurdin menandatangani surat izin prinsip pemanfaatan laut tentang permohonan izin prinsip pemanfaatan ruang laut di lokasi lahan laut Piayu Laut, Piayu Batam atas nama Kock Meng dan Abu Bakar.

Dalam menyusun surat tuntutan, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Di antaranya, hal yang memberatkan, perbuatan Nurdin selaku penyelenggara negara bertentangan dengan spirit bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi, dan perbuatan Nurdin dianggap mencederai harapan dan kepercayaan masyarakat.

Sementara, hal-hal yang meringankan, Nurdin belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Nurdin dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Eks Sekda Jabar Divonis 4 Tahun

Sementara terdakwa kasus suap izin proyek Meikarta yang juga mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa bersikukuh dirinya tidak menerima suap dari PT Lippo Cikarang.

Iwa mengaku tidak mengetahui terkait aliran dana sebesar Rp900 juta yang disebut sebagai uang suap untuk memuluskan izin proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Hal itu ia sudah tuangkan dalam pleidoi atau nota pembelaan pada sidang sebelumnya.

“Mengenai yang tadi disampaikan (majelis hakim), kita tetap sesuai dengan pleidoi,” ujar Iwa seusai persidangan di PN Tipikor Bandung, Rabu (18/3).

Dalam nota pembelaannya, diketahui Iwa mempercepat permohonan substansi rencana detail tata ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi untuk disetujui Gubernur Jawa Barat bukanlah sesuatu yang keliru. Menurutnya, hal itu bagian dari tugas yang diemban sebagai Sekda.

Meski demikian, Iwa belum mengambil sikap yang tegas terhadap vonis 4 tahun yang dijatuhkan majelis hakim terhadap dirinya.

Dalam persidangan, Iwa menyatakan dirinya akan mempertimbangkan dulu vonis tersebut. Dia belum menyatakan akan melakukan banding atau sebaliknya menerima putusan majelis hakim.

“Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita pikir-pikir dulu dan mengenai itu (vonis) sesuai pleidoi yang telah saya sampaikan,” katanya.

Seperti diketahui, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap terdakwa kasus suap izin proyek Meikarta di Bekasi Iwa Karniwa.

Mantan Sekda Provinsi Jawa Barat itu juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta kepada negara dan bila tidak dibayarkan diganti dengan hukuman pidana selama satu bulan.

Iwa dinilai terbukti melakukan tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 12 huruf a UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Iwa dalam kasus ini didakwa oleh jaksa KPK telah menerima hadiah berupa uang Rp900 juta terkait perizinan Meikarta yang diajukan PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang merupakan pengembang proyek Meikarta.

Iwa didakwa berperan memuluskan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. RDTR merupakan salah satu bagian penting dalam proyek pembangunan Meikarta.

Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum dari KPK menyebut Iwa menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhannya dalam Pilgub Jabar 2018.

“Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah,” kata jaksa KPK Yadyn dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, 13 Maret lalu. (mb/cnn indonesia)

News Feed