oleh

Terkait Pencegahan Corona, Jokowi: Tak Ada Berpikir ke Arah Lockdown

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyatakan pemerintah hingga saat ini belum berpikir untuk menerapkan kebijakan lockdown atau membatasi akses keluar-masuk di wilayah tertentu, demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

“Sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Bogor, Senin (16/3).

Jokowi mengatakan saat ini yang paling penting dilakukan dalam mencegah penyebaran virus corona adalah mengurangi mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Dia mengimbau agar masyarakat tidak berkumpul atau mendatangi kerumunan.

Menurutnya, kegiatan belajar di rumah, serta kebijakan bekerja maupun beribadah di rumah perlu terus digencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19.

“Jaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19,” ujar Jokowi.

Sebelumnya pada Jumat (13/3), Jokowi juga telah menyatakan bahwa pemerintah belum akan memutuskan lockdown dalam menyikapi situasi saat ini.

Di sisi lain, sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan lockdown untuk menyikapi penyebaran virus corona yang semakin meluas. Desakan itu salah satunya diutarakan politikus Partai Demokrat.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menyarankan lockdown dapat mulai diterapkan di tiga pintu gerbang utama Indonesia yaitu Bali, Batam, dan Jakarta demi menekan perkembangan Covid-19.

“Saya mengimbau, mendorong, dan mendukung pemerintah untuk wajib melakukan lockdown secara nasional segera mungkin, yang mana lockdown dapat dimulai di tiga pintu gerbang utama Indonesia,” kata Putu lewat pesannya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (15/3).

Selain itu, Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jusuf Kalla menilai Indonesia bisa menerapkan kebijakan lockdown sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Menurutnya, kebijakan lockdown sudah dilakukan sejumlah negara dan terbukti efektif.

“Salah satunya China, dia berhasil memperlambat itu (penyebaran virus corona), mencegah 100 persen karena lockdown. Tapi ini hanya (bisa diterapkan) negara yang sangat disiplin untuk melaksanakan itu,” ungkap JK, Kamis (11/3).

Karantina Wilayah Jadi Kewenangan Menteri

Sementara UU Kekarantinaan Kesehatan memungkinkan sebuah wilayah ‘di-lockdown’ dengan berbagai pertimbangan. Namun, pengarantinaan sebuah wilayah bukan kewenangan kepala daerah, melainkan menteri.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, sebagaimana dikutip detikcom, Senin (16/3/2020), ada 4 jenis karantina. Yaitu:

1. Karantina Rumah

2. Karantina Wilayah

3. Karantina Rumah Sakit

4. Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.

“Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri,” demikian bunyi Pasal 49 ayat 4.

Untuk menetapkan Karantina Wilayah harus ada syaratnya. Yaitu apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar-anggota masyarakat di wilayah tersebut. Bila suatu wilayah ‘di-lockdown’, bagaimana keberlangsungan hidup masyarakat setempat?

“Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait,” demikian bunyi Pasal 55.

Namun UU Nomor 6 Tahun 2018 itu butuh Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakannya. Hingga hari ini, PP terkait belum dibuat.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah,” demikian bunyi Pasal 60. (mb/cnn indonesia/detik)

News Feed