Terkait Aturan PPKM Darurat, Anggota DPRD Batam Minta Petugas Arif dan Sopan

Anggota DPRD Kota Batam, Hendrik (baju Putih) saat meninjau Vaksinasi.

METROBATAM.COM. BATAM – Anggota DPRD Kota Batam, Hendrik mengatakan bahwa pihakya mendukung penuh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Kota Batam yang akan dimulai pada Senin (12/7/2021).

Sebab itu tujuannya adalah untuk kebaikan dan keselamatan masyarakat agar angka kasus Covid-19 di Kota Batam bisa ditekan dan yang terpapar Covid-19 tidak lagi bertambah.

Bacaan Lainnya

Kepada awak media ini, Minggu (11/7/21) Hendrik menyebutkan, Pasalnya, saat ini kasus Covid-19 di Kota Batam angkanya terus meningkat dan ribuan masyarakat sedang dirawat di rumah sakit karena terjangkit Covid-19.

Namun kata Hendrik, pihaknya berharap kepada petugas yang ada di lapangan baik itu dari Pemerintah, TNI dan Polri serta penegak hukum lainnya agar dalam meneggakan aturan terkait PPKM darurat kepada masyarakat harus dengan arif dan sopan.

“Sebab tidak semua masyarakat yang bisa menerima kata-kata yang agak keras apalagi arogansi,” ujarnya.

“Kita tau petugas di lapangan itu sangat letih dan capek melakukan patroli dan lain-lainnya, sehingga timbullah rasa emosional, tapi itu adalah tantangan bagi petugas dalam mengayomi masyarakat,” ujar politisi PKB tersebut.

“Petugas harus banyak bersabar, sebab apa yang dilakukan petugas itu tidak semuanya masyarakat yang paham, petugas harus bisa menyampaikan aturan kepada masyarakat dengan cara yang baik,” imbuhnya.

“Masyarakat jangan diusir-usir dengan kata kasara, apalagi sampai mengangkat bangku. Itu tidaklah solusi yang bagus, masih ada cara lain yang bagus dilakukan agar masyarakat jera dan patuh akan Prokes,” pesannya.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam itu menambahkan, terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri mengeluarkan Surat Edaran (SE) terbaru tentang ketentuan bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang harus menunjukan sertifikat vaksinasi Covid-19 pihaknya juga mendukung.

“Kita mendukung ketentuan tersebut, namun bagi warga yang sudah divaksin dan sertifikatnya belum keluar maka surat keterangan telah mengikuti vaksin diharapkan bisa juga digunakan,” tutur Anggota Komisi II DPRD Kota Batam itu.

Menurutnya, dengan diberlakukannya sertifikat vaksin itu sebagai salah satu syarat untuk keluar daerah atau keluar pulau, itu lebih efektif untuk mendorong masyarakat agar mau divaksin.

“Karena, selama ini ada masyarakat yang beranggapan bahwa faksin itu tidak ada gunanya, sekarang setelah adanya kebijakan itu masyarakat sudah terpanggil sendiri dan berbondong-bondong datang untuk melakukan vaksinasi,” tutupnya. (Dmri/HB)

Pos terkait