Metrobatam.com|Bintan – Pemerintah Bintan membuat kebijakan yang bertentangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, dengan meminta Dana Perjalanan Dinas DPRD Bintan diambil dari dana Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Bintan.
Sontak hal tersebut membuat Ketua Komisi II DPRD Bintan Geram, Zulfaefi mendengar kebijakan tersebut. Karena dana Pokir itu merupakan hak dari setiap Anggota DPRD agar digunakan untuk kepentingan Daerah Pemilihan atau konsetuennya.
“Semenjak bupati sekarang menjadi kacau balau, yang mana ABPD benar benar tidak berpihak kepada masyarakat dan APBD kebanyakan dihabiskan hanya belanja rutin disetiap OPD yang ada,” ucapnya, Kamis(23/11/2023).
Hal senada juga ditegaskan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Bintan, M. Toha dirinya merasa heran dengan kebijakan bupati yang sekarang, sepertinya tidak paham dalam menjalankan roda pemerintahan. Dimana kepentingan kepentingan masyarakat dikesampingkan dan justru kepentingan kepentingan OPD yang diutamakan, yang tadinya pokir anggota DPRD bintan tahun 2024 dijanjikan 1.5 miliar Rupiah.
‘Tapi ternyata hanya 1 miliar, padahal pokir pokir tersebut yang benar benar dirasakan dan menyentuh langsung masyarakat dan yang anehnya lagi justru pemkab bintan menyuruh memotong pokir untuk dialihkan ke perjalanan dinas dewan kalau masih kurang anggaran untuk perjalanan dinas, artinya seolah olah lebih penting perjalanan dinas dewan ketimbang aspirasi aspirasi masyarakat,” sebutnya.
Sementara itu, M Najib selaku anggota Komisi II DPRD Bintan heran melihat kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan dibawah Bupati Robby Kurniawan karena ia menilai sosok Politisi Partai Golkar itu tidak mementingkan kepentingan masyarakat.
“Otak atik ala rezim yang tidak bermutu sampai sampai perjalanan dinas dewan pun diatur oleh OPD dengan mengorbankan kepentingan kepentingan masyarakat, sementara tunjangan kinerja tak mau di otak atik , masak ada pendapat yang salah dengan menyuruh dewan kalau mau nambah anggaran perjalanan dinas diambil aja dari pokir/aspirasi aspirasi masyarakat dan ini baru terjadi pada rezim ini yang dipimpin putra mahkota ini,” bebernya.
Ia meminta masyarakat untuk kedepannya agar cerdas dalam memilih pemimpin. Terutama harus yang mementingkan kepentingan masyarakat.
“Kami berharap masyarakat kedepan tidak buta kalau memilih seorang pemimpin dalam kepemimpinan dimana kepentingan masyarakat bukanlah utama, kalau perjalanan dinas diambil lagi dari pokir, ini sama saja mencederai hati masyarakat khususnya konstituen,” bebernya lagi.
Ditempat yang sama Anggota Tarmizi yang juga Anggota komisi II DPRD Bintan mengatakan seharusnya Bupati lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada yang lainnya karena kepala daerah dipilih oleh masyarakat bukan dipilih oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat dapat menilai dengan kepemimpinan bupati sekarang hanya banyak pencitraan dan bantuan bantuan kepada masyarakat hanyalah pokir pokir dewan dan itu dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena tidak adanya pembangunan mau pun bantuan bantuan dari pemkab bintan
“Kalau kita lihat di tanjung pinang saja, berapa banyak bantuan bantuan kepada masyarakat oleh pemerintah Tanjungpinang tetapi di bintan justru sebaliknya,” tutupnya.
(Budi)
