DPRD Kotamobagu Mulai Evaluasi Kinerja Pemerintah, LKPJ 2025 Resmi Dibahas

DPRD Kotamobagu Mulai Evaluasi Kinerja Pemerintah, LKPJ 2025 Resmi Dibahas

METROBATAM.COM, KOTAMOBAGU – DPRD Kota Kotamobagu resmi memulai tahapan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di ruang sidang paripurna, Rabu (1/4/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Adrianus Mokoginta. Dalam pembukaannya, ia menegaskan bahwa persidangan telah memenuhi ketentuan kuorum sehingga sah untuk dilaksanakan.

“Berdasarkan daftar hadir, rapat paripurna ini telah memenuhi kuorum sesuai aturan yang berlaku, sehingga pembahasan tingkat I LKPJ Tahun 2025 dapat dimulai,” ujarnya.

Dokumen LKPJ yang disampaikan memuat gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta capaian kinerja perangkat daerah sepanjang tahun 2025. LKPJ ini menjadi instrumen penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Bacaan Lainnya

Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, hadir mewakili kepala daerah untuk menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawaban. Ia memaparkan sejumlah capaian yang berhasil diraih, sekaligus tantangan yang dihadapi pemerintah kota selama satu tahun terakhir.

Dinamika sidang berlangsung konstruktif, di mana seluruh fraksi di DPRD Kota Kotamobagu menyampaikan pandangan awal yang positif. Secara umum, fraksi-fraksi menyatakan menerima dokumen LKPJ tersebut untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya.

“Seluruh fraksi sepakat melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme legislatif. Ini menjadi langkah awal yang baik dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” tambah Adrianus.

Rapat paripurna turut dihadiri jajaran pejabat tinggi pratama, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para sangadi (kepala desa) dan lurah se-Kota Kotamobagu. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan sinergi lintas tingkatan pemerintahan dalam mendukung tata kelola yang lebih baik. (W)

Pos terkait