oleh

Bupati Menolak Beroperasinya PT KJJ

Metrobatam.com, Anambas – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH menolak  beroperasinya PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ), menyusul Jemaja hendak dijadikan daerah pariwisata.

“Saya secara pribadi menolak masuknya PT KJJ di Jemaja, namun secara Administrasi itu ada mekanismenya kita akan rapatkan terlebih dahulu,” kata Haris saat silaturahmi dengan masyarakat dari empat desa di aula kantor bupati, Senin (2/5).

Haris mengaku sudah menandatangani banyak hal dalam janji politiknya, dengan masyarakat dalam menyelamatkan hutan Jemaja.  Bahkan orang yang berada di sini juga ada yang mendesak untuk menyelamatkan hutan.

“investasi itu sangat penting namun terjalin dengan baik dan nyaman bukan malah merusak tali silahturrahmi dan perpecahan,” jelasnya.

Haris juga mengungkapkan alasan lain  penolakannya adalah Jemaja adalah daerah pariwisata, selain itu yang paling ditakutkannya adalah hutan sebagai penyangga air baik itu untuk air terjun maupun sumber air minum mesti di jaga jangan sampai Rusak.

“Pihaknya akan berupaya menciptakan peluang kerja masyarakat ke depannya,” ucapnya menjawab pertanyaan sejumlah masyarakat.

Terpisah sejumlah warga dari  empat desa mendesak beroperasinya PT KJJ, sejumlah masyarakat sendiri didampingi oleh salah seorang tokoh Jemaja,  Amir Fikri. Ia dengan  tegas  meminta kepada Bupati KKA  agar pembibitan PT KJJ kembali dilaksanakan, apalagi sudah 400 orang  berkerja di pembibitan karet PT KJJ.

“Sebanyak 400 orang sudah berkerja di pembibitan karet sekarang terhenti akibat pembibitan yang dihentikan oleh Bupati KKA,” jelasnya.

Bahkan saat itu Amin juga siap bersama melaksanakan surat-surat izin milik PT KJJ. Pada kesempatan itu juga Amir menjelaskan,  sedikit kronologis surat izin PT KJJ yang sudah ditanda tangani Bupati KKA sebelumnya Drs T Mukhtaruddin.

“Secara pribadi memang bupati menolak namun administrasi kan belum tentu menolak karena masih ada mekanismenya,” jelasnya.

Muharani dari Desa Hulu Maras mengatakan,  bahwa dengan tidak beroperasinya PT KJJ ini menyebabkan mereka kehilangan perkerjaan, apalag saat ini menjelang bulan suci Ramadhan.

“Kita berharap bupati bisa melanjutkan perkerjaan tersebut sampai dengan lebaran nanti, karena saat ini memang sedang susah.”Jelasnya.

Asfar dari Desa Kauala Maras juga sangat juga menyampaikan hal yang sama. Bahkan pria yang juga menjabat sebagai Ketua LAM itu dengan tegas mengatakan dari sejarahnya memang Jemaja banyak ditanami karet bahkan dibangun tempat pengasapan.

Hal yang sama juga dilontarkan Masuri dari Desa Bukit Padi yang cukup kasihan masyarakat yang terpaksa berhenti berkerja akibat pembibitan karet yang dihentikan oleh Bupati KKA saat meninjau langsung lokasi PT KJJ.

“Sebagai tokoh masyarakat banyak warga yang datang bertemu mengeluhkan kenapa PT KJJ berhenti,” ungkapnya.

Hal senada juga disampakan Muhamad Sai dari Desa Genting Pulur yang mengeluhkan 60 orang warganya tidak berkerja lagi akibat dihentikannya pembibitan PT KJJ, dan saat ini masyarakat itu mengeluh.

“Pembibitan karet ini harapan masyarakat setelah ikan hidup juga tidak lancar,” ungkapnya.

Apriagun mewakili Ormas di Jemaja Timur juga mengusulkan meminta kepada Bupati KKAuntuk segera menindaklanjuti mengenai layak atau tidak layaknya keberadaan PT. KJJ di Pulau Jemaja itu. Ini disampaikannya, menyusul ada pro dan kontra yang dikhawatirkan bisa melebar hingga berujung pada kontak fisik. dan akhirnya akan merugikan masyarakat.

“Dengan adanya pro dan kontra yang meresahkan masyarakat kami. Bisa dikatakan perang moral, untuk tidak dampaknya melebar agar perang fisik. Oleh karena itu, kami meminta kepada Pak Bupati untuk segera menindaklanjuti layak atau tidaknya PT. KJJ beroperasi di Jemaja Timur. Kami pun meminta kepada Pak Bupati untuk lebih mengutamakan kepentingan umum, dan tidak mementingkan ego sejumlah golongan. Seandainya kehadiran PT. KJJ  dinilai tidak layak, maka konsekuensinya kami mohon agar bisa memberi kami lapangan pekerjaan,”ucapnya.

Fhadil Hasil Tokoh Masyarakat Anambas dengan tegas menolak kehadiaran PT KJJ bahkan pria yang juga praktisi hukum itu menilai kehadiran PT KJJ banyak mudaratnya dari pada Manfaatnya. Karena apabila hutan tersebut ditebang dan diganti dan diganti dengan tanaman karet otomatis akan terjadi perubahan ekosistem.”Dampak lingkungannya akan sangat luas apakah sudah ada izin dampak lingkungannya, apakah lebih besar manfaatnya dari pada mudaratnya,” ungkapnya.

Kuncinya kata Fhadil itu ada dipemeintah daerah, karena kalau diizinkan semua ada dampak luar biasa bagi anambas terutama pada lingkungan sekitar. Pemda harus konsisten menolak olah fungsi hutan karena banyak  hal yang mesti dikaji ulang.

“Dari pihak PT KJJ  kalau merasa sudah benar, semua prosedur sudah ditempuh dan dirugikan  silahkan menempuh jalur hukum,” pungkasnya.(Mb/HK)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed