Ini Kata BPMPT Tentang Jumlah Investasi yang Masuk ke Karimun

  • Whatsapp
banner 468x60

Metrobatam.com, Karimun – Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, menyebutkan, nilai investasi di luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ) sejak Januari 2016 sekitar Rp38,8 miliar.

“Itu nilai investasi untuk kawasan non-FTZ, khusus penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan sejumlah perusahaan pada berbagai bidang usaha,” kata Kepala BPMPT Karimun Sularno dalam Workshop Badan Pengusahaan KPBPB Karimun di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Jumat.

Bacaan Lainnya

Sularno mengatakan, realisasi investasi sebanyak itu merupakan efek samping dari pemberlakuan status FTZ, meski berada di luar FTZ. Sebagian investor, kata dia, menanamkan modalnya di luar FTZ namun tetap mengharapkan pengaruh dari FTZ.

“Pada 2015, nilai investasi non-FTZ mencapai Rp207.350.000.000, nilai yang sangat besar dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” kata dia.

Untuk mendorong investor untuk menanamkan modal di Karimun, dia mengatakan, BPMPT terus berupaya meningkatkan pelayanan pengurusan perizinan yang meliputi 39 kewenangan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No 14 tahun 2015.

Berdasarkan Perbup itu, jelas Sularno, juga telah diatur lama pengurusan jenis-jenis perizinan. Untuk 8 jenis perizinan promosi dan investasi, antara lain Izin Prinsip PMDN memakan waktu selama 3 hari, Izin Prinsip Perluasan PMDN selama 3 hari, Izin Prinsip Perubahan PMDN 5 hari, Izin Prinsip Penggabungan PMDN 5 hari, Izin Usaha PMDN 7 hari, Izin Usaha Perubahan PMDN 5 hari dan Izin Usaha Penggabungan PMDN 10 hari.

Sedangkan jenis perizinan bidang jasa usaha, memakan waktu bervariasi antara 3 sampai 14 hari, tergantung jenis perizinannya.

“Kami berupaya menyelesaikan pengurusan perizinannya secepatnya, yang jelas kami mengacu pada ketentuan dalam perbup,” kata dia.

Penyelesaian pengurusan perizinan sesuai waktu yang ditentukan, masih terkendala tersebut rekomendasi-rekomendasi dari kelurahan atau kecamatan.

“Rekomendasi-rekomendasi merupakan salah satu syarat sejumlah jenis perizinan, kalau belum keluar kami tidak dapat menerbitkannya. Inilah yang akan kita upayakan untuk dibenahi,” kata dia.

Untuk meningkatkan pengurusan perizinan, menurut dia, BPMPT Karimun juga berencana untuk menerapkan pelayanan sistem dalam jaringan internet atau “online”.

“Dengan sistem online, pelayanan menjadi lebih cepat, efisien dan transparan,” ucapnya.

Berdasarkan catatannya, BPMPT Karimun telah menerbitkan sebanyak 3.414 jenis perizinan selama 2015. (Mb/Antara)

  • Whatsapp

Pos terkait