Metrobatam.com , Lingga – Sebuah dermaga apung yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Buton, Desa Mepar, Kecamatan Lingga, dilaporkan roboh secara tiba-tiba. Peristiwa tersebut terjadi saat kondisi cuaca terpantau normal tanpa hujan maupun angin kencang, sehingga memicu tanda tanya di kalangan masyarakat.
Insiden ini sontak menarik perhatian warga setempat. Pasalnya, dermaga tersebut tergolong baru karena baru saja rampung dibangun pada Desember 2025. Dengan demikian, usia bangunan tersebut belum genap enam bulan saat kejadian berlangsung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek pembangunan dermaga apung tersebut merupakan pekerjaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan. Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp704.254.145,82, dengan pelaksana pekerjaan CV Nirwana Jaya dan pengawasan oleh CV Aska Perkasa Konsultan.
Robohnya fasilitas publik dalam waktu relatif singkat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait kualitas konstruksi dan proses pengerjaan proyek. Warga menilai kejadian ini sebagai hal yang janggal dan perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
“Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tapi tiba-tiba roboh. Kami jadi khawatir dengan kualitasnya,” ujar salah seorang warga di lokasi kejadian.Senin (27/04/2026).
Selain itu, masyarakat berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut, termasuk mengusut kemungkinan adanya kelalaian dalam perencanaan maupun pelaksanaan teknis di lapangan. Pemeriksaan terhadap material, metode konstruksi, hingga proses pengawasan dinilai penting untuk memastikan penyebab pasti robohnya dermaga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau maupun kontraktor pelaksana terkait penyebab ambruknya dermaga apung tersebut. Warga juga berharap adanya langkah cepat dari pemerintah untuk memperbaiki fasilitas yang rusak agar aktivitas masyarakat di pelabuhan dapat kembali normal.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap pembangunan infrastruktur publik, terutama yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Awalludin.
