PKS Larang Kader Kepala Daerah Jadi Timses Capres-Cawapres

Metrobatam, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melarang kader partainya yang menjabat kepala daerah untuk bergabung dalam salah satu tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan larangan itu merupakan kebijakan bersama dari partai koalisi pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yaitu Gerindra, PAN dan Demokrat.

Read More

“Mereka kami minta fokus mengurus daerahnya dan mengurus rakyat, tidak ikut serta dalam timses Prabowo-Sandi,” kata Sohibul di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (14/10).

“Sudah barang tentu apalagi menjadi timses nomor satu. Jelas kita tidak perbolehkan,” lanjut Sohibul.

Sohibul menyatakan larangan itu berlaku ke semua kepala daerah yang merupakan kader PKS, termasuk Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Keduanya sempat diisukan mendukung pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Namun, kata Sohibul, keduanya sudah memberi bantahan.

“Jadi kalau ada yang mengklaim-klaim tentu itu klaim sepihak ya. Insyaallah kalau kemudian mereka menjadi timses sana, kita punya mekanisme internal,” kata dia.

Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal menambahkan pihaknya tidak melibatkan kepala daerah agar tidak terjebak dalam abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.

“Padahal dia harus bekerja kepada seluruh rakyat di daerahnya,” kata Mustafa secara terpisah.

Menurutnya, saat ini kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma’ruf cenderung melakukan langkah di luar kewenangannya seperti menggunakan fasilitas pemerintah. Untuk itu, dia meminta Bawaslu cermat dal menjalankan tugasnya.

Ketua GNPF Puji PKS

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) Yusuf Martak menyanjung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat memberi sambutan dalam Konsolidasi Akbar Nasional PKS, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (14/10).

Dalam sambutannya itu, Yusuf mengawali dengan penjelasan terkait kedekatannya dengan PKS. Menurutnya, kedekatan itu bukan baru terjadi akhir-akhir ini.

“Kedekatan saya dengan partai yang saya cintai ini PKS, ini bukan sebatas 5 atau 10 atau 15 atau 20 tahun, bahkan seingat saya sudah mencapai hampir 30 tahun,” kata Yusuf dalam sambutannya.

Yusuf menilai kecintaannya kepada PKS lantaran banyak tantangan yang dihadapi partai bernomor urut delapan itu. Salah satunya saat memperjuangkan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Menurutnya, GNPF Ulama ikut memperjuangkan Salim agar menjadi pendamping Prabowo dalam Ijtimak Ulama. Namun, dia membantah ada kesepakatan tertentu terkait hal tersebut.

“Demi Allah tidak ada negosiasi politik, tidak ada permintaan, apalagi kata persetujuan. Hanya sempat sekali saya singgung Habib Salim mengatakan, yang lain saja. Saya lebih bagus menjadi payung di PKS,” ujarnya.

GNPF Ulama, kata dia, memiliki kepentingan untuk mewakili aspirasi umat Islam dan masyarakat dengan ekonomi rendah. Aspurasi itu klaim Yusuf, diyakini hanya dapat disalurkan melalui PKS.

Hal tersebut kata dia, telah dibuktikan dengan keikutsertaan aktif PKS dalam berbagai gerakan GNPF Ulama, mulai dari aksi 411 hingga 212.

“PKS itu jelas tidak pernah abu-abu terhadap GNPF dari sejak dilakukannya aksi jalanan, dari saat awal kita menekan Bareskrim, hingga aksi 411 dan 212. PKS jelas ikut kontribusi, terlibat, dan tidak abu-abu,” ujarnya.

Untuk itu, Yusuf meminta agar GNPF Ulama dan PKS berjuang bersama dalam menghadapi pemilu serentak 2019. Yusuf mengatakan pihaknya juga mempersilakan PKS memanfaatkan jaringan GNPF Ulama di seluruh Indonesia.

“Insyaallah para tokoh dan ulama, habib di GNPF Ulama, Insyaallah akan meringankan kaki dan mendampingi kader-kader PKS di daerah. Tidak perlu ada kata puji-puji. Nawaitu kita sebagai umat Islam,” kata dia. (mb/cnn indonesia)

Related posts